Network
GALAJABAR - Demi terciptanya sinergitas antar perangkat di Pemerintahan Desa, Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum, berwacana ingin organisasi atau asosiasi perangkat desa di Jawa Barat melebur jadi satu kesatuan.
Diketahui selama ini terdapat beberapa organisasi berbeda yang menaungi para perangkat desa. Seperti di antaranya, Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI), Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Forum Sekdes, bahkan ada organisasi yang menghimpun para aparatur desa lainnya.
"Saya berharap ada satu gerakan dalam perhimpunan pemerintahan di desa yang selama ini ada beberpa asosiasi. Pertama misalnya ada APDESI (Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia), Persatuan Perangkat Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (PPDI), Forum Sekdes, bahkan ada beberapa lagi yang lain," ungkap Wagub Jabar, Uu Ruzhanul, usai hadiri kegiatan Saba Desa DPD APDESI Jawa Barat, di Aula Kantor DPC APDESI Kuningan JL. Moh. Yamin Desa Kedung Arum Kab. Kuningan, Sabtu 5 Desember 2020.
Baca Juga: Bareskrim Tetapkan Cagub Sumbar Mulyadi Menjadi Tersangka Pelanggaran Pemilu
"Harapan kami organisasi pemerintahan yang ada di desa melebur jadi satu. Karena semua perangkat desa merupakan satu kesatuan. Kepala Desa, dengan Sekdes, para Kaur, para Kadus, Jadi merupakan satu kesatuan yakni Pemerintah Desa," tambahnya.
Kang Uu-- sapaan Wagub Jabar -- khawatir kalau setiap perangkat desa ditampung pada wadah yang berbeda, kedepan akan terjadi gesekan, atau bahkan disharmonisasi. Sebab dari setiap himpunan atau asosiasi pasti ingin jadi yang terbaik. Maka akan hadir persaingan semu.
"Sebab yang namanya organisasi wajar kalau ingin paling menonjol dari yang lainnya," tambahnya.
Baca Juga: Tuding JK di Balik Penangkapan Edhy Prabowo, Calon Wali Kota Makassar Terancam Jerat Hukum
"Kekhawatiran kami terjadi gesekan- gesekan yang menimbulkan ketidak harmonisan pemerintahan di desa. Kalau sudah tidak harmonis pemerintahan di desa nanti ada saling jegal, saling menjelek- jelekan. Saling buka kekurangan. Berawal dari persaingan organisasi yang berujung pada persaingan perorangan di pemerintahan desa itu sendiri," tambah Kang Uu.
Meskipun, lanjut sosok Panglima Santri, memang semua elemen masyarakat punya hak untuk berkumpul dan berserikat dengan dilindungi undang- undang. Namun demi selarasnya pembangunan, dan sinergisnya program pelayanan kepada masyarkat maka Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar, khususnya Dirinya ingin ada hanya satu organisasi yang mewadahi pemerintahan desa.
