KPK Peringatkan Mensos Risma di Tengah Gencarnya Aksi Blusukan di DKI Jakarta

- 6 Januari 2021, 11:28 WIB
Gedung KPK Jakarta: KPK peringatkan Mensos Risma agar perbaharui akurasi data bansos di masa gencar gelar aksi blusukannya di DKI Jakarta.
Gedung KPK Jakarta: KPK peringatkan Mensos Risma agar perbaharui akurasi data bansos di masa gencar gelar aksi blusukannya di DKI Jakarta. /galamedianews

GALA JABAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan peringatan kepada Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharani alias Rimsa untuk meningkatkan akurasi data penerima bansos.

Hal tersebut meliputi kualitas penerima bantuan, transparansi, maupun pemutakhiran.

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, KPK terus memantau penyelenggaraan bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 pada 2021.

KPK bakal segera berkoordinasi kembali dengan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait penyaluran bansos yang skemanya sudah diubah, dari sembako menjadi bantuan langsung tunai yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding.
Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, Ipi Maryati Kuding.

“KPK berharap perbaikan dalam skema penyelenggaraan bansos akan meningkatkan efektivitas penyaluran yang lebih tepat sasaran dan tepat guna, serta menutup potensi terjadinya fraud yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi,” kata Ipi dalam keterangan persnya, Selasa 5 Januari 2021.

Baca Juga: Mensos Risma Gencarkan Blusukan, Fahri Hamzah: Penjilat dalam Birokrasi Ini Jahat!

Meski demikian, KPK mengingatkan Kemensos masih terdapat sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan

Salah satunya terkait akurasi data penerima bansos.

“Terkait pengelolaan data di Kemsos, pada akhir 2020, KPK telah menyampaikan hasil kajian tentang pengelolaan bansos dan telah memberikan rekomendasi perbaikan,” kata Ipi.

Mengenai kualitas data penerima bantuan misalnya, KPK menemukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak cocok dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tidak diperbaharui sesuai data kependudukan.

Baca Juga: BEM UI Desak Pemerintah Cabut SKB Pembubaran FPI, Refly Harun Ungkap Ada Satu Hal yang Luput

Hasil pencocokan DTKS dengan data NIK pada Ditjen Dukcapil pada Juni 2020 masih ada sekitar 16 juta yang tidak terhubung.

Di sisi lain, KPK juga menemukan data penerima bantuan regular seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) tidak merujuk pada DTKS.

“Hal ini disebabkan oleh proses pengumpulan data yang tidak didisain berbasis NIK sejak awal,” kata Ipi.

Ia menyatakan, KPK juga menemukan tumpang tindih penerima bansos. Berdasarkan pencocokan yang dilakukan di internal Kemensos, masih ditemukan data ganda pada penerima bantuan sembako atau BPNT.

Halaman:

Editor: Dicky Aditya


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah