Network
GALAJABAR - Pro-kontra pelantikan 160 pejabat di lingkungan Pemkab Bandung Barat yang dilaksanakan Rabu 7 Juli 2021 mengundang banyak perhatian.
Terutama datang dari DPRD Kabupaten Bandung Barat yang mempertanyakan surat izin persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri kepada Plt Bupati Bandung Barat untuk melakukan kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.
Menanggapi hal tersebut, Plt. Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan mengatakan, pro dan kontra dalam menentukan sebuah kebijakan seperti pelantikan, merupakan hal wajar.
Baca Juga: Kondisi Kian Parah, Isu Pengkhianatan Menteri Malah Ramai, Hendri Satrio: Apakah dari Gerindra?
“Yang penting kita sudah mengikuti prosedur dari Gubernur Jabar dan sudah mendapat persetujuan dari Kemendagri. Itulah dasar kita,” ujar Hengki Kurniawan, Kamis 8 Juli 2021.
Ia menegaskan, tidak mungkin pihaknya melakukan pelantikan tanpa restu Mendagri.
"Semua kita laksanakan secara normatif. Artinya semua sudah sesuai peraturan yang berlaku," tandasnya.
Baca Juga: Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Ditangkap Gegara Narkoba, Ruhut Sitompul Mendadak Protes ke Polisi
Terpisah, tanggapan terkait pelantikan pejabat di lingkunganPemkab Bandung Barat datang dari Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof. Fernandes Simangusong.
Ia menerangkan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pada Paragraf 3 tentang “Tugas, Wewenangan, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”, dimana pada Pasal 65 dijelaskan secara Gamblang Tugas dan Wewenangan Kepala daerah (saja) yaitu ayat 1 dan 2.
