Network
GALAJABAR - Kepala Desa Sukamaju Acep Handana mengungkapkan sekitar 50 persen pabrik tekstil di Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung tutup sementara.
Penutupan pabrik tekstil berujung pada terjadinya pengangguran baru yang dialami para pekerja sehingga berdampak pada sektor ekonomi masyarakat secara luas.
"Kita memperkirakan penutupan sementara pabrik tekstil yang ada di Desa Sukamaju itu akibat dampak kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Bali 3-20 Juli 2021. Pasalnya stok barang menumpuk sementara penjualan minim. Sehingga perusahaan dengan terpaksa berhenti produksi," keluh Acep Handana kepada galajabar di Desa Sukamaju, Jumat 9 Juli 2021 malam.
Dikatakan Acep Handana, penutupan pabrik tekstil untuk sementara itu, menjadi persoalan baru yang tak bisa dihindari oleh para pengusaha maupun para pekerja.
"Dengan adanya penutupan sementara itu, maka secara otomatis nasib para pekerja dirumahkan dari tempat kerjanya. Para pekerja pun dikhawatirkan kehilangan pendapatan ketika pabrik tekstil yang menjadi tempat kerjanya sehari-hari tidak operasional," tuturnya.
Dikatakan Acep, berdasarkan informasi di lapangan, perusahaan tekstil yang tutup sementara itu karena sepi order atau pemesanan barang atau produk tekstil.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 10 Juli 2021: Grogi dan Salah Jawab, Polisi Penjarakan Elsa Bersama Mama Sarah
"Kalau sepi order, maka kelangsungan perusahaan pun terkendala. Maka salah satu jalan terakhir yang dilakukan para pengusaha menghentikan operasional perusahaan sampai kondisi pemasaran atau pemesanan barang atau produk tekstil kembali normal," katanya.
Acep khawatir dengan adanya penutupan sementara perusahaan besar yang mempekerjakan ratusan karyawan di setiap perusahaannya itu akan menimbulkan penambahan pengangguran yang cukup banyak.
"Kalau mereka banyak yang menganggur, bagaimana kelangsungan ekonominya. Sementara pabrik tekstil itu sebagai salah satu sumber ekonomi bagi para buruh untuk kelangsungan ekonomi sehari-hari," katanya.
Menurutnya dengan banyaknya pengangguran itu akan timbul persoalan baru dan sekaligus menjadi beban pemerintah.
"Minimal mereka harus mendapatkan bantuan, dan menjadi perhatian pemerintah. Sementara anggaran yang masuk ke desa saja terbatas, sebagai dampak dari refocusing," ujarnya.***
