Network
GALAJABAR - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bandung terus menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pondok Pesantren.
Hal tersebut dilakukan setelah keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren, yang memacu Fraksi PKB agar di Kabupaten Bandung ada Perda Pondok Pesantren.
Fraksi PKB pun melakukan pertemuan dengan para pimpinan Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Bandung, untuk melakukan diskusi terkait Raperda tersebut, di Ruang Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Bandung, Soreang, Senin 18 Oktober 2021.
Baca Juga: Ciri-ciri Orang yang Sudah Ditempeli Jin dan Ini Jin yang Menempelnya
"Oleh karena itu kami sengaja mengundang para pimpinan Pondok Pesantren yang ada di Kabupaten Bandung, untuk memberikan masukan terkait Raperda Pondok Pesantren ini," ujar Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bandung, Renie Rahayu, saat dikonfirmasi, Selasa 19 Oktober 2021.
Renie menegaskan, Fraksi PKB akan terus memperjuangkan lahirnya Perda Pondok Pesantren di Kabupaten Bandung. Yang mana Raperda tersebut akan dibahas Maret 2022 mendatang.
"Kami ingin bisa memperjuangkan terealisasinya Raperda Pondok Pesantren. Karena bagi kita Ponpes seperti ibu kandung. Jadi tidak mungkin bisa lepas. Ini bentuk terima kasih dari kami," kata Renie didampingi Sekjen DPC PKB Kabupaten Bandung, H. Tarya Witarsa.
Baca Juga: 4 Amalan Sunnah Bagi Umat Muslim untuk Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW
Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bandung, Acep Ana, ingin Perda Pondok Pesantren ini menjadi prioritas pertama.
"Untuk naskah akademik kita usulkan pada masa sidang kedua pada Maret 2022. Kami sangat bahagia sekali ketika banyak pimpinan Ponpes hadir untuk memberikan masukan," kata Acep yang juga dari Fraksi PKB sekaligus Wakil Ketua Badan Pembentuk Perda.
