Sulit Berkembang, 30 Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekraf di Kota Bandung Difasilitasi Pendirian Badan Hukumnya

- 4 Desember 2021, 17:43 WIB
Kegiatan Program Matching Fund Kedairela 2021, Sosialisasi dan Fasilitasi Pendirian Badan Hukum di Kota Bandung, Sabtu  4 Desember 2021.
Kegiatan Program Matching Fund Kedairela 2021, Sosialisasi dan Fasilitasi Pendirian Badan Hukum di Kota Bandung, Sabtu 4 Desember 2021. /Rio Ryzki Batee/Galajabar/
GALAJABAR - Sektor pariwisata dan ekonomikreatif (ekraf) merupakan salah satu penyumbang roda perekonomian di tengah masyarakat. Kendati demikian, masih banyak pelaku usaha pariwisata dan ekraf yang tidak berbadan hukum. 
 
Direktur Pengembangan Kekayaan Intelektual Industri Kreatif, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Robinson Hasoloan Sinaga mengatakan masih minimnya usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang telah berbadan hukum, sehingga kesulitan dalam mengembangkan usahanya. 
 
Oleh karena itu, Kemenparekraf, Kemendikbudristekdikti dan Universitas Sebelas Maret melalukan kerja sama dalam memfasilitasi pendirian badan hukum bagi pelaku usaha pariwisata dan ekraf di Kota Bandung.
 
 
Melalui program matching fund Kedaireka ada 30 pelaku usaha sektor tersebut, yang akan dibantu pendirian badan hukumnya. 
 
Menurutnya dengan membentuk badan hukum, ada beberapa keuntungan atau kemudahan yang didapatkan, seperti memiliki legalitas usaha, mempermudah akses sumber permodalan dan keberlangsungan usaha lebih terjaga serta mitigasi resiko. 
 
"Bisa juga mendapatkan insentif bahkan bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Selain itu, juga mempermudah untuk kegiatan ekspor," ungkapnya pada Program Matching Fund Kedairela 2021, Sosialisasi dan Fasilitasi Pendirian Badan Hukum di Kota Bandung, Sabtu  4 Desember 2021. 
 
 
Menurutnya para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, akan dibantu untuk mendirikan badan hukum. Melalui bantuan teknis dan finansial hingga terbitnya SK pendirian badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI.
 
"Pendirian badan hukum membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan ini yang sering menjadi keluhan bagi para pelaku usaha pariwisata dan ekraf yang kesulitan mengembangkan usahanya karena belum berbadan hukum," tuturnya. 
 
"Kegiatan sosialisasi dan fasilitasi pendirian badan hukum juga dilakukan di daerah lainnya  diantaranya Kota Semarang, Cirebon, Banyuwangi, Surabaya dan terakhir di Bandung," ujarnya. 
 
 
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat, Andria Kustria Wardana menerangkan bahwa dengan kondisi pandemi Covid-19, dalam dua tahun terakhir kondisi pariwisata dan ekraf dapat dikatakan memprihatinkan. Kendati dalam masa pemulihan, namun perlu terus dilakukan dorongan dan bantuan. 
 
"Maka kami mengapresiasi dengan fasilitasi pendirian badan hukum dari pusat ini, bagi para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif," katanya. 
 
Ia menerangkan di Jawa Barat ada sekitar 48.383 pelaku usaha ekonomi kreatif dan pariwisata yang terdampak Covid-19. Oleh karena itu, dengan bantuan pendirian badan hukum maka dapat ikut mengembangkan kembali sektor tersebut di Jawa Barat. 
 
 
"Kami berharap tidak hanya 30 pelaku usaha, tapi semakin banyak yang difasilitasi dan dibantu. Sehingga siap ketika ekonomi kembali normal ditengah masyarakat," ucapnya. 
 
Ketua Panitia, M. Hendri Nuryadi menerangkan bahwa peserta kegiatan merupakan pelaku usaha yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang meliputi Aplikasi, film, arsitektur, kuliner, fesyen dan subsektor ekraf lainnya.
 
Dikatakannya 30 pelaku usaha yang difasilitasi pendirian badan hukum, dari 106 peserta yang mendaftar untuk mengikuti program tersebut. 
 
 
"Kami berharap pendirian badan hukum menjadi perhatian pelaku usaha pariwisata dan ekraf," tambahnya.***

Editor: Dicky Mawardi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah