Network
GALAJABAR -Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut pemimpin yang pernah dielu-elukan sebagai sosok ideal oleh rakyat bakal menjadi kurang atau bahkan tak ideal saat mendapatkan posisi tertentu.
Menurutnya, meski memiliki posisi, tak semua bisa berbuat banyak dalam hal-hal tertentu. Hal itu juga yang ia tujukan kepada Amien Rais dan Gatot Nurmantyo.
"Pak Amien Rais, hebat, lokomotif demokrasi. Tapi apa bisa dia mengubah Indonesia selama dia menjadi ketua lembaga tertinggi negara? Korupsi masih banyak, kroni masih banyak, padahal ketua MPR nya waktu itu lembaga tertingginya Amien Rais," kata Mahfud pada acara Indonesia Lawyer Club (ILC) tvOne Selasa 21 Oktober 2020.
Baca Juga: Ombudsman: Ada Dugaan Maladministrasi Penanganan Pascademo Dilakukan Polda Metro Jaya
Seperti ditulis galamedia, Gatot Nurmnatyo pun jadi sasaran sindirian Mahfud MD. Mahfud menyebut Gatot sebagai mantan panglima TNI tak bisa menangkap orang-orang yang dicap komunis, tetapi kini bicara kebangkitan komunis.
"Pak Gatot pernah menjadi panglima, mana komunisnya tidak ditangkap? Tapi sekarang berbicara komunis. Karena bukan Pak Gatot tidak mau, tapi karena dia tidak berwenang di bidang itu," ujarnya.
Oleh karena itu, Mahfud beralasan dirinya selaku menteri tak bisa mengintervensi anggota DPR dalam proses pengesahan UU Cipta Kerja. Ia mengklaim UU Ciptaker dilahirkan atas dasar penyederhanaan birokrasi dan regulasi di tanah air yang selama ini tumpang tindih.
Baca Juga: Liga 1 Tak Jelas, Arema FC Tetap Rekrut Pemain Anyar
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut pihaknya telah menampung beragam aspirasi masyarakat terkait pembuatan UU Ciptaker tersebut.
"Jadi seperti 'Pak kok DPR buat UU gitu, partai-partai', kan itu urusan di sana, kita tidak boleh intervensi. Nah, itulah konsekuensi dari demokrasi, kalau mau beres, tidak ada yang gitu-gitu, kembalikan pemerintah jadi otoriter lagi," ujarnya.
Pengesahan UU Ciptaker mendapat penolakan dari masyarakat, mulai buruh, petani, pelajar, hingga mahasiswa. Mereka pun mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan UU tersebut dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).***
