Network
GALAJABAR - Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan rencana zona merah jadi prioritas pemberian vaksin Covid-19 akan diputuskan dalam dua hari ke depan.
"Kita tunggu keputusan rencana 1-2 hari ke depan ada pertemuan dengan gubernur/wali kota untuk memutuskan, apakah kita akan prioritaskan zona merah dulu yang tingkat kematian dan penularannya tinggi. Bisa saja nanti keputusannya kita prioritaskan zona merah dulu," kata Erick Thohir dalam webinar Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi Covid-19, Selasa 24 November 2020.
Erick Thohir yang juga Wakil Ketua IV dan Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menuturkan pada tahap awal sesuai dengan Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona, target vaksinasi yakni orang-orang di rentang usia 18-59 tahun.
Baca Juga: Keren Nih Mengolah Cabai Menjadi Abon, Bagaimana Rasanya Ya?
Kendati demikian, kata dia, rentang usia tersebut tidaklah mutlak. Erick Thohir menyebut karena nantinya akan ada beberapa vaksin dari produsen berbeda, maka rentang usia target vaksin bisa saja berubah. Kriteria rentang usia 18-59 tahun ditentukan karena uji coba yang dilakukan kepada masyarakat dalam rentang usia tersebut, khususnya untuk vaksin Sinovac yang bekerja sama dengan Bio Farma.
"Tapi Kemenkes pasti menentukan tidak hanya satu macam vaksin, tidak Sinovac saja, bisa saja ada tambahan 1-2 vaksin lagi. Tentu ketika bicara merk-nya berbeda, misal merk X dan Y, tentu usia rentannya bisa saja di atas 59 tahun atau bahkan Sinovac dengan pengembangan nanti, bisa saja di atas 59 tahun. Tapi hari ini 18-59 tahun. Dan dari rentang ini, 67 persen yang divaksin," kata Erick Thohir.
Seperti dikutip galajabar dari Antara , Ia juga meminta peran aktif masyarakat dalam program vaksinasi Covid-19.
Baca Juga: Diskon Efektif, Pendapatan PBB di Kabupaten Bandung Barat Melampaui Target
Ia mengungkapkan berdasarkan riset terakhir, sebanyak 66 persen masyarakat sangat ingin divaksin. Namun, di sisi lain, ada 16 persen masyarakat yang tidak ingin divaksin.
"Tidak tahu alasannya apa karena kalau bicara halal haram, kita sudah sampaikan otoritas tertinggi, MUI, yang akan tentukan halal dan haram, sejak awal MUI terlibat," ujarnya.
