Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat, Wakil Ketua DPR RI: Pemerintah Harus Ambil Langkah Tegas

- 2 Desember 2020, 15:59 WIB
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin.
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin. /dpr.go.id/Naefuroji

 

 

GALAJABAR - Langkah tegas harus segera diambil pemerintah Indonesia atas deklarasi pemerintahan sementara yang dilakukan Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) pada Selasa, 1 Desember 2020.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin di Jakarta, Rabu, 2 Desember 2020. Ia pun mendesak pemerintah segera mengambil tindakan agar provokasi ULMWP ini tidak menjadi liar. 

"Saya mendesak agar Pemerintah segera mengambil langkah-langkah agar provokasi tanpa dasar oleh kelompok ULMWP tidak menjadi liar dalam isu sosial bermasyarakat. Pemerintahan Otonomi Khusus Papua Barat juga di pandang perlu tegas dalam menyikapi isu ini," ujar politikus Partai Golkar ini, seperti dikutip dari Antara News.
Baca Juga: Pakar Hukum Internasional UI: Polri Perlu Tegakkan Hukum karena Manuver UMLWP Adalah Makar
Azis menyatakan, Papua Barat sepenuhnya merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, ia mengutuk klaim ULMWP yang mendeklarasikan pembentukan pemerintahan sementara West Papua. 

"Tindakan para oknum atas klaim di luar kerangka NKRI adalah hal yang tidak terpuji dan tidak memiliki dasar yang jelas. Klaim sepihak seperti ini kita kutuk secara tegas, dan juga bagi yang mendukung kita akan tindak secara tegas," katanya.
Baca Juga: Rp100 Juta per Tahun, Biaya Perawatan Kesehatan Jaksa Pinangki
Azis yakin masyarakat Papua Barat tidak terlibat sehingga tidak ada dasar yang kuat atas klaim kemerdekaan tersebut.

Keberadaan wilayah Papua Barat, imbuhnya, sudah sesuai dengan konstitusi Indonesia, nilai-nilai Pancasila, dan diakui dunia Internasional.

“Benny Wenda ini tidak paham Pancasila, justru Pancasila menjadi dasar pemersatu bangsa. Dalam konsep Pancasila, Papua maupun Papua Barat merupakan inti dari kerangka NKRI, dan dunia Internasional pun mengakui wilayah NKRI secara utuh," katanya.
Baca Juga: Keterangan Saksi : Jaksa Pinangki Beli Mobil BMW X-5 Setelah Memenangkan Suatu Kasus
Menurutnya, dari Sabang sampai Merauke, semua warga Indonesia saling menghormati, rukun, dan hidup berdampingan. Pemahaman itu bisa didapat dengan berada di Indonesia, tidak asal klaim dari luar negeri.

"Justru seharusnya Benny Wenda memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dalam kerangka Pancasila dan NKRI. Dan bukan atas sponsor kelompok-kelompok asing yang tidak jelas asal usulnya," ungkapnya. ***

Editor: Noval Anwari Faiz


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Pemilu di Daerah

x