Network
GALAJABAR - Baru-baru ini publik tengah diramaikan perihal isu perombakan atau reshuffle menteri Kabinet Jokowi - Ma'ruf jilid II.
Isu reshuffle tersebut semakin mencuat usai disampaikan oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin.
Menanggapi hal tersebut, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani turut angkat suara.
Baca Juga: Nekat Buka Restoran di Siang Hari Saat Ramadhan Terancam Denda Rp50 juta, Teddy Gusnaidi: Seolah-olah Umat M
Arsul Sani mengaku heran jika ada pihak yang yakin bahwa isu reshuffle menteri akan segera terjadi, padahal hal itu adalah hak prerogatif presiden.
Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa memang ada pelantikan menteri baru yang akan terjadi pada pekan ini atau pekan depan.
Pernyataan Ali Mochtar Ngabalin itu didasari adanya dua kementerian yang baru dibentuk yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi serta Kementerian Investasi.
Baca Juga: Jangan Abaikan Sopan Santun! 5 Cara Sederhana Menghargai Orang Lain
"Itu artinya bahwa pasti ada pelantikan menteri baru. Kementerian dengan nomenklatur yang baru, ya pasti akan terjadi pelantikan, umpamanya adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi, dan Kementerian Investasi," jelasnya.
Mengenai hal itu, Arsul Sani mengingatkan orang-orang yang berada di lingkaran dekat Presiden Jokowi untuk tidak mendramatisasi atau menjadikannya spekulasi soal wacana perombakan kabinet yang belakangan ini mencuat.
Karena menurutnya, perombakan kabinet itu hak prerogatif presiden dan bahwa perombakan kabinet itu adalah peristiwa biasa layaknya pergantian pemain sepak bola saat pertandingan.
Baca Juga: Penuhi Standar Baku Mutu, Satgas Citarum Harum Kembali Buka Coran Outlet Pembuangan Limbah Cair
"Menurut hemat saya, ya sudahlah perombakan kabinet ini jangan kemudian dijadikan spekulasi, termasuk katakanlah (orang-orang) yang ada di lingkaran Istana. Jangan kemudian seolah-olah peristiwa reshuffle itu didramatisir,” ujar Arsul Sani, dilansir Galajabar dari Antara pada Kamis, 15 April 2021.
Arsul Sani menyebut bahwa perombakan kabinet merupakan peristiwa biasa yang mirip dengan pergantian pemain sepak bola saat pertandingan.
"Jadikan reshuffle sebagai hal biasa, ibarat tim sepak bola, kalau pelatihnya bilang ada yang ditarik keluar, ya kita sikapi biasa saja," ternag Arsul Sani.
Baca Juga: Usai Valentino Simanjuntak, Pentolan Bonek Soroti Komentator Bola yang Melecehkan Suporter Perempuan
Terkait isu itu, Wakil Ketua Umum PPP itu menegaskan bahwa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Arsul Sani bahkan meyakini belum ada pihak lain yang mengetahui siapa yang akan diganti atau akan mengganti posisi pucuk pimpinan kementerian tertentu.
Sejauh ini, kata dia, PPP belum menerima informasi atau tawaran khusus dari presiden terkait isu perombakan kabinet karena perombakan kabinet yang akan dilakukan presiden kemungkinan tidak mengubah komposisi menteri usulan partai politik dan kelompok profesional.
Baca Juga: Sosialisasi Agar Masyarakat Tidak Mudik, Satlantas Polres Cimahi Rilis Film Pendek Bergenre Komedi
Perombakan kabinet itu, kata dia, kemungkinan hanya berupa pergantian atau pergeseran tanpa mengubah komposisi yang ada.
"Tidak ada penawaran kursi baru. Soal posisi kabinet, baik dari partai-partai politik maupun profesional itu sudah tetap,” ujar anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP.
Sementara itu, Ketua Umum DPP PPP, Suharso Monoarfa, yang masuk di kabinet sebagai menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan, belum ada pembicaraan mengenai perombakan kabinet dengan presiden.
Baca Juga: Baca Alquran dengan Pengeras Suara Dilarang? Simak Ulasan Lengkapnya Berikut Ini
“Belum, belum (ada komunikasi),” kata Suharso Monoarfa, saat ditemui di Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera dilansir Galamedia dari Antara pada Kamis, 15 april 2021.
Di sisi lain, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu mengingatkan presiden agar menjadikan perombakan kabinet sebagai momen berbenah dan tidak sekadar jadi cara memenuhi kepentingan politik tertentu.
"Saya kira presiden punya hak prerogatif (untuk merombak) kita serahkan ke presiden," jelas Ahmad Syaikhu dilansir Galajabar dari Antara.
Baca Juga: Bak Dijajah, Berikut 5 Negara yang Menguasai Kekayaan Alam Indonesia
"Yang penting, isu-isu perombakan ini bukan sekedar akomodasi politik, tetapi betul-betul pada esensinya, yaitu bagaimana orang-orang terpilih memang punya kredibilitas dan memadai," terangnya. (Penulis: Sartika Rizki Fadilah)***
