Pengamat Tantang Rizal Ramli Polisikan Jokowi: Rakyat Berhak Lakukan Tindakan Hukum

- 15 September 2021, 20:28 WIB
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin /Instagram/@ujangkomarudin

GALAJABAR– Pernyataan ekonom senior, Rizal Ramli (RR) yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak dipolisikan menuai pro dan kontra.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin pun memberikan tanggapannya terkait pernyataan itu.

Ujang mengaku sependapat dengan RR. Karena menurutnya, masyarakat berhak melaporkan Kepala Negara jika dianggap berbohong, tidak sesuai fakta, ataupun tidak menepati janji kampanye.

Baca Juga: Banyak Jalan dan Gang Masih Gelap Gulita, Ini Dia Janji Pemkot Cimahi

“Kalau memang tidak sesuai kenyataan tidak sesuai dengan fakta apa yang diucapkan pak Jokowi, ya silahkan saja rakyat kan berhak untuk melakukan tindakan hukum,” ujarnya dalam keterangan Senin, 13 September 2021.

Namun, yang menjadi persoalan adalah keberanian untuk melaporkan.

“Persoalannya apakah ada yang berani atau tidak,” imbuhnya.

Ujang kemudian mempertanyakan langkah RR yang tidak melaporkan Jokowi.

Baca Juga: Belasan Juta Subscriber Deddy Corbuzier Terancam Lenyap, Netizen Serukan Unsubscribe Imbas Nyinyiri Santri

Seharusnya, kata dia, RR bisa melaporkan Jokowi jika menemukan kebohongan atau tidak sesuai fakta.

“Persoalnya kenapa bang Rizal Ramli tidak melaporkan sendiri. Ini yang menjadi penting dan menarik. Kalau memang layak kalau layak dipolisikan, bagaimana tindakan bang Rizal Ramli sendiri?” tuturnya.

Meski begitu, pengamat politik ini menduga, bila ada yang melaporkan Jokowi ke pihak berwajib, laporan tidak akan diproses.

Baca Juga: Nyinyiri Santri Penghafal Alquran, Diaz Hendropriyono dan Deddy Corbuzier 'Kena Batunya'

“Dugaan saya kalau dilaporkan tidak akan diproses oleh kepolisian,” pungkasnya.

Sebelumnya, media sosial dibuat geger oleh jurnalis senior, Hersubeno Arief yang menyebut bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri kritis dan masuk rumah sakit.

Namun, semua tudingan ditepis Megawati saat menghadiri satu acara PDIP.

Hal ini membuat Gardu Banteng Marhaean (GBM) meminta polisi memenjarakan Hersu.

Baca Juga: Dorong Pemulihan Ekonomi Daerah, Bupati Bandung Minta Perbankan Permudah Proses Kredit

Tak lama setelah itu, RR mengatakan jika Hersubeno bisa dipenjara karena pernyataan tak benar, maka Presiden Jokowi layak mendapat perlakuan serupa.

Sebab eks Walikota Solo itu kerap membohongi rakyat melalui janji dan perkataannya.

“Jurnalis senior Hersubeno Arief dipolisikan GBM, dianggap sebar berita hoaks tentang kondisi Megawati. Jika itu terjadi Presiden Jokowi jauh lebih layak dipolisikan. Jokowi banyak menebar berita bohong, seperti mobil Esemka, impor dan stop uang,” tulis RR melalui akun Twitter pribadi. ***

Editor: Dicky Mawardi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah