GALAJABAR - Sampai saat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memberikan sinyal terkait perombakan kabinet alias reshuffle kabinet, bahkan setelah enam bulan PAN bergabung ke koalisi Kabinet Indonesia Maju.
Padahal, rumus dalam koalisi ialah setiap partai politik (parpol) harus mendapatkan ‘jatah kue’ dari kekuasaan.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai PAN seolah diberikan harapan palsu alias di-PHP-kan oleh Jokowi.
Baca Juga: Kasus Dugaan Investasi Bodong Binomo yang Menyeret Indra Kenz Naik Status ke Penyidikan
“Kasihan PAN di-PHP-in terlalu lama,” ujarnya kepada wartawan Sabtu, 19 Februari 2022.
Ujang yang juga merupajan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini berpandangan, meski reshuffle kabinet Indonesia Maju adalah hak prerogatif Jokowi, tapi secara politik hal itu 'menyakitkan' bagi PAN yang sudah menjadi bagian dari parpol koalisi.
“Memang reshuffle itu prerogatif presiden, jadi suka-suka presiden kapan akan lakukan atau tak lakukan reshuffle, tapi ini terlalu lama," ungkapnya.
"PHP politik itu lebih bahaya dari PHP cinta,” tandasnya.