Network
GALAJABAR - Lagi dan lagi isu Pemilu 2024 diundur kembali mencuat ke permukaan publik.
Kabar Pemilu 2024 diundur tersebut lantas menuai sorotan dari berbagai kalangan.
Seperti yang diketahui, Partai Keadilan Sosial (PKS) yang dikenal sebagai oposisi yang tegas menolak Pemilu 2024.
Menariknya, Partai yang digawangi oleh Megawati Soekarnoputri, PDIP yang notabene merupakan partai pengusung utama pemerintah, turut menolak penundaan Pemilu 2024.
Kabar Pemilu 2024 diundur tersebut lantas menuai sorotan dari berbagai kalangan.
Seperti yang diketahui, Partai Keadilan Sosial (PKS) yang dikenal sebagai oposisi yang tegas menolak Pemilu 2024.
Menariknya, Partai yang digawangi oleh Megawati Soekarnoputri, PDIP yang notabene merupakan partai pengusung utama pemerintah, turut menolak penundaan Pemilu 2024.
Baca Juga: Instagram Sandiaga Uno ‘Diserang’ Warganet Terkait Paris Fashion Week, Disebut Pembodohan Publik
Pasalnya, Megawati Soekarnoputi menyebut menolak penundaan Pemilu 2024 dengan alasan inkonstitusional.
Tak hanya itu, Megawati bahkan sampai marah besar sekaligus mempertanyakan apakan negara ini milik nenek moyang orang-orang yang ingin menunda Pemilu 2024.
Pernyataan Ketum PDIP tersebut lantas turut ditanggapi oleh politisi Partai Demokrat, Yan Harahap.
Pasalnya, Megawati Soekarnoputi menyebut menolak penundaan Pemilu 2024 dengan alasan inkonstitusional.
Tak hanya itu, Megawati bahkan sampai marah besar sekaligus mempertanyakan apakan negara ini milik nenek moyang orang-orang yang ingin menunda Pemilu 2024.
Pernyataan Ketum PDIP tersebut lantas turut ditanggapi oleh politisi Partai Demokrat, Yan Harahap.
Baca Juga: Jalur Selatan KBB Macet Parah, Ambulans Pun Tak Berkutik
Melalui akun Twitter pribadinya @YanHarahap, dirinya menyarankan Megawati agar segera menegur keras salah satu “petugas partainya”.
“Kan, ‘petugas partai’nya Ibu? Tinggal tegur keras,” ucapnya dilansir Galamedia dari akun Twitter @YanHarahap pada Selasa 8 Maret 2022.
Tak berhenti disitu, Yan Harahap juga mengatakan jka memang diperlukan Kartu Tanda Anggota (KTA) milik 'petugas partai' tersebut mesti dicabut.
Melalui akun Twitter pribadinya @YanHarahap, dirinya menyarankan Megawati agar segera menegur keras salah satu “petugas partainya”.
“Kan, ‘petugas partai’nya Ibu? Tinggal tegur keras,” ucapnya dilansir Galamedia dari akun Twitter @YanHarahap pada Selasa 8 Maret 2022.
Tak berhenti disitu, Yan Harahap juga mengatakan jka memang diperlukan Kartu Tanda Anggota (KTA) milik 'petugas partai' tersebut mesti dicabut.
Baca Juga: Anaknya Diperiksa Bareskrim Polri, Ini Harapan Ibunda Doni Salmanan
"Bila dianggap perlu, cabut KTA-nya," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 serta perpanjangan masa jabatan Presiden RI merupakan bagian dari demokrasi.
Meski begitu, Jokowi akan tetap patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Tak hanya itu, Cipta Panca turut menyoroti hal yang sama mengenai isu penundaan Pemilu 2024.
"Bila dianggap perlu, cabut KTA-nya," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi menegaskan bahwa wacana penundaan Pemilu 2024 serta perpanjangan masa jabatan Presiden RI merupakan bagian dari demokrasi.
Meski begitu, Jokowi akan tetap patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
Tak hanya itu, Cipta Panca turut menyoroti hal yang sama mengenai isu penundaan Pemilu 2024.
Baca Juga: Kemendag Curiga Masyarakat Timbun Minyak Goreng, Said Didu: Logika Mana Mereka Menimbun?
Cipta Panca menegaskan bahwa sebenarnya Jokowi mau akan adanya usulan tersebut tapi malu-malu.
"Kalau kata anak jaman now, mau tapi malu2,” katanya.
Sebelumnya, seiring ramainya pembahasan kontestasi Pilpres, muncul usulan baru dari Cak Imin untuk menunda Pemilu 2024 hingga dua tahun.
Usulan tersebut disampaikan lantaran Cak Imin mempertimbangkan kondisi ekonomi negara pascapandemi yang mulai membaik.
Cipta Panca menegaskan bahwa sebenarnya Jokowi mau akan adanya usulan tersebut tapi malu-malu.
"Kalau kata anak jaman now, mau tapi malu2,” katanya.
Sebelumnya, seiring ramainya pembahasan kontestasi Pilpres, muncul usulan baru dari Cak Imin untuk menunda Pemilu 2024 hingga dua tahun.
Usulan tersebut disampaikan lantaran Cak Imin mempertimbangkan kondisi ekonomi negara pascapandemi yang mulai membaik.
Baca Juga: Menag Yaqut Ingin Undang Paus Fransiskus ke Tanah Air: Beliau Mencintai Keindahan Toleransi di Indonesia
Selain itu ia berpendapat bahwa transisi pergantian pemerintahan atau kepemimpinan bisa mengakibatkan ketidakpastian kondisi ekonomi.
"Saya menerima para pelaku UMKM, pebisnis, dan analis ekonomi dari berbagai perbankan. Banyak masukan penting, intinya prospek ekonomi kita pascapandemi," ujar Muhaimin Iskandar.
"Dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan Pemilu 2024 itu ditunda 1 atau 2 tahun," tambahnya.
Selain itu ia berpendapat bahwa transisi pergantian pemerintahan atau kepemimpinan bisa mengakibatkan ketidakpastian kondisi ekonomi.
"Saya menerima para pelaku UMKM, pebisnis, dan analis ekonomi dari berbagai perbankan. Banyak masukan penting, intinya prospek ekonomi kita pascapandemi," ujar Muhaimin Iskandar.
"Dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan Pemilu 2024 itu ditunda 1 atau 2 tahun," tambahnya.
Baca Juga: Anwar Abbas Kecewa BNPT dan Densus 88 Tak Berbuat Banyak Melawan Terorisme di Papua
Tak lama berselang, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan pun ikut menyuarakan usulan serupa dengan menyarankan agar Pemilu 2024 ditunda.***
Tak lama berselang, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan pun ikut menyuarakan usulan serupa dengan menyarankan agar Pemilu 2024 ditunda.***
