Network
GALAJABAR- Forum Keluarga Besar Perguruan Ikatan Puncak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Bandung Barat mendesak IPSI Provinsi Jawa Barat untuk tidak menerbitkan SK kepengurusan hasil Muskab VI IPSI Kabupaten Bandung Barat.
Pasalnya, forum tempat berhimpunnya paguron di Kabupaten Bandung Barat ini mencatat banyak terjadi pelanggaran yang terjadi pada Muskab VI antara lain, terjadinya pelanggaran status keanggotaan baru yang tidak sesuai AD/ART pasal 5.
Oleh karena itu, IPSI kecamatan dan paguron meminta kepada IPSI Provinsi Jabar untuk tidak menerbitkan SK kepengurusan hasil Muskab
Baca Juga: APTI Tolak Rencana Kenaikan Cukai Tembakau
"Terjadi banyak pelanggaran terhadap AD/ART IPSI," makanya kami meminta IPSI Jawa Barat untuk tidak menerbitkan dulu SK kepengurusan hasil Muskab VI," kata Wakil Ketua Paguron Mekar Patali Wargi (MPW), Ayi Mukti di Padalarang, Rabu 21 Oktober 2020.
Ia mengungkapkan, sejumlah pelanggaran yang terjadi selama Muskab VI berlangsung, antara lain panitia Muskab IPSI Kabupaten Bandung Barat tidak dapat menunjukkan berkas-berkas keanggotaan IPSI kecamatan dan perguruan baru yang akan mengikuti Muskab VI ini," tandasnya.
Padahal, menurutnya , keabsahan keanggotaan baru ada level tertinggi Muskab bukan ada di rapat pleno IPSI Kabupaten Bandung Barat.
Baca Juga: Dihantam Covid-19, Nilai Ekspor Produk Garmen di Asia Turun 70 Persen
"Anehnya pimpinan sidang tetap melanjutkan sidang walaupun peserta sidang keberatan dengan laporan pertanggungjawaban Ketua IPSI Kabupaten Bandung Barat yang tidak disertai hardcopy sebagai pegangan peserta sidang," ujarnya.
