Network
GALAJABAR - Polemik soal
pembahasan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus bergulir.
Hal itu terjadi setelah DPRD Kabupaten Bandung Barat menghentikan pembahasan RPJMD dengan alasan banyaknya pejabat di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menduduki posisi jabatan baru sehingga tidak menguasai materi subtansi RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018 - 2023.
Terkait soal pembahasan perubahan RPJMD-nya itu sendiri, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat, Asep Wahyu FS menjelaskan pembahasan rancangan akhir (Ranhir) RPJMD sudah di wilayah dewan. Karena tanggal 25 Juni 2021 izin pembahasan dan pengesahan Raperda RPJMD sudah keluar dari Kemendagri.
Baca Juga: 19 Juli: 40 Negara Boikot Olimpiade Hingga Perdana Menteri Burma dan 6 Menteri Lainnya Dibunuh
"Bapelitbangda bahkan sudah eksopese di hadapan Pansus Perubahan RPJMD. Tinggal pembahasan pansus dengan OPD. Kita menunggu adwal dari DPRD," kata Asep Wahyu, Senin 19 Juli 2021.
Ia berkeyakinan karena perubahan RPJMD ini merupakan hajat bersama antara pemerintah daerah dan DPRD maka akan baik-baik saja.
"Perbedaan pandangan pasti ada. Yang terpenting ada titik temu," ucapnya.
Sebelumnya, Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menyesalkan rotasi mutasi yang dilakukan Pemkab Bandung Barat pada Jumat (8/7/2021) lalu.
Baca Juga: Buku Harian Seorang Istri 19 Juli 2021: Bu Sari akan Tinggal dengan Pasha, Kevin Cemburu
Dampak dari mutasi dan rotasi tersembut berdampak pada pembahasan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat.
