Kabar Gembira, KPM Terima Bansos CBP Beras 10 Kg Januari 2024, Pemerintah Jamin Tidak Ada Penundaan

GALAJABAR - Pemerintah menjamin penyaluran bantuan pangan beras 10 Kg atau CBP (Cadangan Beras Pemerintah) kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) tidak akan terpengaruh kepentingan politik dan menolak penundaan penyaluran hingga usai Pemilihan Presiden (Pilpres).

Hal ini ditegaskan oleh Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi pada konferensi pers mengenai efektivitas bantuan pangan berbasis beras dalam menekan laju inflasi, Kamis (11/1/2024)

“Bagi kami urusannya adalah keluarga KPM ini menerima 10 kg beras dan bisa kita pertanggungjawabkan prosesnya," ujar Bayu

Ia menandaskan bahwa Bulog tidak ikut campur dalam hal-hal selain dengan urusan bansos BPNT yang sudah dinanti oleh KPM. 

Baca Juga: Bansos Mulai Bergulir Januari 2024, Wapres: Penerima Bansos Tidak Diwajibkan Memilih Paslon Tertentu

Bayu menuturkan, Bulog merupakan pelaksana pendistribusian bantuan pangan  beras yang dimulai pada Maret 2023 dan didukung oleh tenaga logistik distribusi profesional seperti PT. Pos Indonesia.

Ia memastikan bahwa dalam kemasan paket beras yang akan diterima masyarakat atau dalam proses pendistribusian beras tidak memuat atribut calon presiden dan wakil presiden manapun.

“Tidak ada atribut apapun dalam proses ini. Tidak ada atribut selainyang natural. Misalnya ada atribut dari kantor pos, atribut dari kecamatan." tegas Bayu.

Bulog akan menjaga bansos ini sebagai program pemerintah yang akan menjadi milik masyarakat.

Baca Juga: Program Bansos Termasuk PKH, BPNT dan BLT Akan Diteruskan, Jokowi: Tidak Ada Hubungannya dengan Pemilu

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi , juga menentang  penundaan penyaluran bantuan pangan beras karena berdampak pada nasib 22 juta KPM.

“Bisakah kita menundanya atau tidak? untuk 22 juta KPM ini sangat mendesak. Siapapun presidennya, adalah tanggung jawab negara untuk memberi makan 22 juta saudara kita."ujar Arief.

Sebagai bagian dari pengawasan, ia meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Satgas Pangan Bulog memantau secara ketat proses penyaluran bansos tersebut.

“Tidak ada pelanggaran, ada Bawaslu dan masing-masing punya jurnalis dan Anda lihat tidak ada atribut politik di sini.”

Baca Juga: Mantap! Siapkan KTP, CEK ATM Ada 4 Bansos CAIR Januari 2024, Ada BLT El Nino, BPNT, CBP

Menurutnya, siapapun, komisi VI dan IV boleh hadir untuk turut mengawasi. Saat RDP (Rapat Dengar Pendapat) mereka boleh datang.

Sebelumnya,Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Todung Mulya Lubis menjelaskan pemberian bantuan sosial saat kampanye pemilu bisa menimbulkan kecurigaan.

I berpendapat mestinya pemerintah menyiapkan kebijaksanaan tentang bansos selama Pemilu dan Pilpres diselenggarakan.

Ia percaya bahwa pemerintah harus mengembangkan kebijakan sosial selama pemilu dan pemilihan presiden.

Baca Juga: Cek Jadwal Pencairan Bansos BLT El Nino 2023, Diperpanjang Sampai Januari 2024, Jangan Sampai Hangus

Senada dengan itu, Ketua Bawaslu 2017-2022 Abhan menyarankan agar Bawaslu memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menunda penyaluran bantuan pangan beras ini.

Dia beralasan bahwa bantuan beraspada tahun lalu dimulai bulan Maret.***