GALAJABAR - Dalam menyusun suatu Peraturan Daerah (Perda), kunci utama keberhasilannya bukan dari proses penyusunan perda tersebut, melainkan dalam penegakan aturan.
Hal itu dikemukakan Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, R. Yunandar Rukhiadi Eka Perwira dalam rapat kerja pembahasan Raperda Kepariwisataan Jawa Barat dengan Disparbud Provinsi Jawa Barat dan sejumlah pelaku usaha bidang pariwisata.
"Salah satu yang dipelajari dari para pelaku usaha wisata, dasar utamanya adalah dalam penegakkan aturan perda," kata Yunandar di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu 20 April 2022.
Baca Juga: Polresta Bandung Punya Cara Tersendiri Bantu Kendaraan Pemudik yang Habis Bensin saat Terjebak Macet
Kemudian, lanjut Yunandar, yang tidak kalah penting terdapat pada sektor pembinaan sumber daya manusia untuk bagaimana meramunya menjadi sebuah kesatuan dalam melaksanakan perda yang akan dijalankan.
Dengan begitu, menurutnya dapat memberikan insentif bukan hanya pada para pelaku usahanya, tetapi juga kepada pemerintah daerah kabupaten/kota hingga pemerintah desa.
"Setelah ada upaya yang diterapkan secara holistik dan dapat dikoordinasikan dengan baik, itu akan menjadikan penegakkan perda sesuai dengan yang diharapkan," ujar Yunandar.
Baca Juga: Menginjak Usia 29 Tahun, Ini Harapan Gelandang Persib Marc Klok
Yunandar menyebut, Jawa Barat ini harus memiliki sebuah ikon yang khas dan cenderung mewakili daerah, karena masyarakat masih belum bisa mengindikasikan ciri khas dari Jawa Barat itu apa.
"Branding-nya yang belum kita dapatkan dari Jawa Barat atau simbol apa yang akan didapatkan wisatawan dari Jawa Barat," kata Yunandar.
Diirnya menambahkan, jika melihat para pelaku usaha Meeting Incentive Convention Exhibiton (MICE) yang merupakan salah satu industri wisata yang cukup menjanjikan secara bisnis, maka pihaknya juga harus memikirkan agar membuat wisata menjadi bernilai lebih besar.
Baca Juga: Jokowi Sebut Mudik Jalur Darat Paling Berat, Pemerintah Terus Matangkan Manajemen Lalu Lintas
Selain itu, Yunandar menambahkan, bukan hanya aspek wisata saja yang harus diatur dalam perda tersebut, tetapi juga bagaimana meningkatkan tren perekonomian secara luas.
"Bagaimana MICE ini menjadi sebuah potensi besar yang dapat dimasukan dalam perda yang akan berdampak besar pada perekonomian kepariwisataan di Jabar," pungkasnya.***