Network
GALAJABAR - Sebanyak 15 kyai muda yang tergabung dalam Forum Kyai Muda se-Kabupaten Bandung menyatakan sikap mendukung pemerintah dalam penegakan hukum dan pembubaran ormas radikal.
Pernyataan belasan kyai muda ini dideklarasikan secara bersama-sama dalam kegiatan mudzakarah kyai muda se-Kabupayen Bandung di Pondok Pesantren Baitul Arqom Al Islami Jalan Raya Pacet Desa Mariyung Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung , Kamis 24 Desember 2020 malam.
Ada delapan poin yang dibacakan Koordinator Kyai Muda se-Kabupaten Bandung K.H Ibnu Athoillah Yusuf Al-Hafidz dan diikuti belasan Kyai Muda lainnya.
Kedelapan poin pernyataan Forum Kyai Muda itu, pertama mendukung sepenuhnya pemerintah Presiden Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin untuk menuntaskan perang terhadap kelompok maupun ormas intoleran, radikal, teror dan separatis yang telah mengusik ketentraman umat beragama dan merongrong keutuhan NKRI.
Kedua, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama bersatu padu dalam memerangi gerakan radikalisme, intoleransi, terorisme dan separatisme di tanah air kita ini. Baik itu di dunia nyata maupun dunia maya. Jangan dikasih ruang sedikit pun kelompok yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.
Ketiga, mengutuk keras segala bentuk kekerasan dan aksi teror dalam bentuk apapun atas nama apapun.
Keempat, menyatakan dan menyerukan perang melawan radikalisme, intoleransi, terorisme dan separatisme, ajakan perang ini merupakan langkah serius kami demi menyelamatkan Indonesia dari rongrongan kelompok dan ormas radikal intoleran.
Kelima, mendukung penuh upaya Polri dan semua aparat keamanan negara untuk menindak tegas dan memproses hukum secara adil pelaku intoleran, teror, radikal dan separatis.
Keenam, mendukung dan mendesak pemerintah khususnya pihak keamanan untuk mengambil langkah yang tegas serta cepat dalam menangani gerakan radikal apapun yang merusak nilai-nilai luhur Pancasila.
Ketujuh, mengajak seluruh rakyat Jawa Barat untuk menolak segala jenis gerakan radikal dan memperkuat persatuan kesatuan demi keutuhan NKRI.
Kedelapan, mendesak pemerintah bertindak tegas membubarkan kelompok maupun ormas yang terbukti intoleran, radikal dan bertentangan dengan ideologi negara Pancasila.
