Network
GALAJABAR - Sebanyak 2.300 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Cimahi terindikasi bermasalah dalam penyelenggaraan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Salah satunya adalah tingkat kehadiran selama PJJ sangat rendah.
Seperti diketahui, sejak pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), semua jenjang pendidikan di Kota Cimahi menghentikan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara tatap muka. KBM dialihkan secara PJJ atau daring.
"Dari total 21.228 siswa SMP, ada 2.300 anak yang diindikasikan bermasalah dalam penyelenggaraan PJJ," ungkap Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) )Kota Cimahi, Harjono, Rabu 30 Desember 2020.
Baca Juga: Malam Pergantian Tahun Kota Bandung Berlakukan Penyekatan Jalan, Ini Detailnya
Ia mengungkapkan, ada berbagai permasalahan temuan selama sekitar delapan bulan pembelajaran secara daring dilaksanakan. Mulai dari tingkat kehadiran selama PJJ sangat rendah.
"Bahkan ada anak sama sekali nggak isi absen," ucap Harjono.
Bahkan, terang dia, saat penilain dan pengumpulan tugas ada anak-anak yang tidak mengikuti dan melaksanakannya, sehingga para guru tidak memberikan nilai terhadap anak-anak tersebut.
Baca Juga: Penyaluran Bansos di Cileunyi Kabupaten Bandung Berlangsung Hingga Tengah Malam
Imbas dari permasalahan tersebut, ribuan siswa SMP itu raportnya tertahan di sekola karena ada nilai-nilai yang memang belum tuntas. Pembagian raport selama PJJ ini sendiri disampaikan secara online, meski ada yang diambil manual, karena dengan berbagai kendala.
Harjono menduga, ada berbagai faktor sehingga ribuan siswa tersebut mengalami berbagai permasalahan. Dari mulai hambatan dalam mengakses teknologi. "Dari mulai ngak punya ponsel, ada 1 ponsel dipakai orang. Kuota enggak ada," beber Harjono.
Alasan lainnya, anak-anak tersebut diduga tidak memiliki pendamping ketika melaksanakan pembelajaran daring. "Bisa saja misalnya kedua orang tuanya sibuk kerja, sehingga gak punya waktu, atau alasan lainnya," sebutnya.
Baca Juga: Cegah Penyebaran Covid-19, Pemkot Cimahi Kembali Berlakukan WFH
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pihaknya sudah mengintruksikan setiap sekolah untuk memanggil para orang tua atau wali muridnya. Tujuannya, supaya ada solusi dibalik permasalahan tersebut.
Sebab jika tidak segera diselesaikan, maka persoalan nilai siswa-siswa tersebut tidak akan segera terisi. Khawatirnya, mereka malah tidak akan naik kelas, karena permasalahan-permasalahan tersebut.
"Kalau masih seperti ini, mereka kalau nggak naik kelas, mereka bisa milih DO (drop out). Makannya harus diselesaikan. Terutama masalah nilai-nilainya," ujar Harjono.
Baca Juga: Yuk, Bikin Daftar Resolusi agar 2021 Menjadi Lebih Baik
Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD), lanjut Harjono, kemungkinan ada siswa yang mengalami permasalahan serupa. Namun pihaknya masih mendatanya melalui sekolah-sekolah.
