Network
GALAJABAR - Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PKB Acep Ana menilai, pergantian kepemimpinan adalah sebuah keniscayaan pada setiap zamannya.
"Meminjam istilah Kang H. Dadang Supriatna, setiap zaman ada pemimpinnya dan setiap pemimpin ada zamannya," kata Acep Ana kepada "GM" di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Sabtu 17 April 2021.
Disebutkannya, keabadian jabatan pimpinan itu tidak mungkin, hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandung adalah faktum yang membantah keabadian jabatan pimpinan tersebut.
Baca Juga: Pebalap Liar di Margaasih Kabupaten Bandung Kocar kacir Saat Dibubarkan Satlantas Polres Cimahi
"Suara terbanyak yang diperoleh pasangan Dadang Supriatna dan Sahrul Gunawan, diikuti keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang kemudian penetapan pleno KPU menambah kesempurnaan kemenangan pasangan yang memakai slogan Bedas tersebut artinya bukan hanya suara terbanyak akan tetapi kemenangan itu benar- telah lulus uji secara hukum," tuturnya.
Acep Ana mengatakan, 56 persen lebih suara rakyat merupakan amanat daulat rakyat yang harus dijadikan dasar kuat untuk menjalankan roda Pemerintahan Kabupaten Bandung lebih baik dari yang sebelumnya.
"Kalau Pemda Kabupaten Bandung menjadi langganan predikat WTP dari BPK dan penghargaan-penghargaan dari provinsi dan pusat. Pada kepemimpinan baru yang pada tanggal 26 April nanti akan dilantik harus dijadikan dasar kuat untuk dilanjutkan predikat baik tersebut. Yang sudah baik wajib dipertahankan dan semangat perubahan kearah yang lebih baik harus dilakukan," ungkap Acep Ana.
Baca Juga: Bocoran Buku Harian Seorang Istri 17 April 2021: Akhirnya Nana Ditemukan Dewa, Kevin Gagal Lagi
Anggota dewan dari dapil 4 ini juga berharap kepemimpinan pasangan Bedas lebih baik lagi dari sebelumnya.
"Saya berharap dua dasar kuat yaitu, pertama suara rakyat Kabupaten Bandung 56 persen lebih. Kedua, predikat WTP dan penghargaan-penghargaan lainnya dari provinsi dan pusat harus menjadi dalil yang menyudutkan bupati dan wakil bupati Bandung baru untuk memimpin Kabupaten Bandung. Total dan maksimal kearah perubahan yang lebih baik, merealisasikan visi-misi mulia sesuai koridor perundang-undangan yang berlaku dan harus juga dibarengi dengan filosopi 'Peduli Umat Melayani Rakyat'," paparnya.***
