Network
GALAJABAR - Anggaran penerapan PPKM Darurat di Kabupaten Bandung dinilai tidak transparan. Belum diketahui publik berapa anggaran yang digelontorkan Pemkab Bandung Barat.
Selama penerapan PPKM Darurat yang kini memasuki pekan terakhir, belum dirasakan secara sugnifikan oleh warga terdampak.
Pasalnya, warga yang harus menjalani menjalani isolasi mandiri (isoman) tidak mendapat bantuan dari pemerintah.
Baca Juga: PPKM Darurat: Kurangi Mobilitas Warga, 5 Ruas Jalan di Kawasan Kota Majalaya Disekat
"Keluarga saya yang sedang menjalani isoman di Kompleks KPAD dan PPI Padalarang tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah, baik jaminan makan sehari-hari apalagi sampai obat-obatan. Begitupun tetangga yang sama-sama isoman juga bernasib sama," kata Wakil Ketua Paguyuban Pejuang Pemekaran Peduli Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) Asep Hendra di Ngamprah, Selasa 14 Juli 2021.
Ia mempertanyakan apakah Pemkab Bandung Barat mengalokasikan anggaran untuk PPKM Darurat. Karena sudah seharusnya setiap daerah menyiapkan anggaran sesuai arahan dari pemerintah pusat.
"Yang menjadi pertanyaan besar saya, apakah Penkab Bandung Barat mengalokasikan anggaran buat PPKM Darurat. Kalau ada buat apa saja, sebab faktanya buat pasien yang isoman, di keluarga saya dan lingkungannya tak satupun yang mendapat," tandasnya.
Baca Juga: Liam Payne Umumkan Namanya Masuk Line Up Showcase, Seketika Marion Jola Jadi Trending Topic
Ia memberikan contoh, Kabupaten Bandung mengalokasikan anggaran Rp80 miliar buat PPKM Darurat. Dimana salah satunya digunakan untuk bantuan makanan bagi warga yang sedang menjalani isoman.
"Saya baca di media, minggu lalu Bupati Bandung melaunching bantuan makanan bagi 227 rumah yang penghuninya sedang menjalani isoman. Itukan ada progresnya, nah di Bandung Barat bagaimana?" tanya Asep yang juga mantan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat ini.
