Network
GALAJABAR - Polemik soal
pembahasan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus bergulir.
Hal itu terjadi setelah DPRD Kabupaten Bandung Barat menghentikan pembahasan RPJMD dengan alasan banyaknya pejabat di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menduduki posisi jabatan baru sehingga tidak menguasai materi subtansi RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2018 - 2023.
Terkait soal pembahasan perubahan RPJMD-nya itu sendiri, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Bandung Barat, Asep Wahyu FS menjelaskan pembahasan rancangan akhir (Ranhir) RPJMD sudah di wilayah dewan. Karena tanggal 25 Juni 2021 izin pembahasan dan pengesahan Raperda RPJMD sudah keluar dari Kemendagri.
Baca Juga: 19 Juli: 40 Negara Boikot Olimpiade Hingga Perdana Menteri Burma dan 6 Menteri Lainnya Dibunuh
"Bapelitbangda bahkan sudah eksopese di hadapan Pansus Perubahan RPJMD. Tinggal pembahasan pansus dengan OPD. Kita menunggu adwal dari DPRD," kata Asep Wahyu, Senin 19 Juli 2021.
Ia berkeyakinan karena perubahan RPJMD ini merupakan hajat bersama antara pemerintah daerah dan DPRD maka akan baik-baik saja.
"Perbedaan pandangan pasti ada. Yang terpenting ada titik temu," ucapnya.
Sebelumnya, Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat menyesalkan rotasi mutasi yang dilakukan Pemkab Bandung Barat pada Jumat (8/7/2021) lalu.
Baca Juga: Buku Harian Seorang Istri 19 Juli 2021: Bu Sari akan Tinggal dengan Pasha, Kevin Cemburu
Dampak dari mutasi dan rotasi tersembut berdampak pada pembahasan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barar, Wendi Sukmawijaya menjelaskan, dihentikannya pembahasan perubahan lantaran tim penyusun RPJMD Bapelitbangda Kabupaten Bandung Barat dimutasi ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain.
Banyaknya pejabat menduduki posisi jabatan baru sehingga tidak menguasai materi subtansi RPJMD KBB 2018 - 2023," kata Wendi dalam pernyataan tertulis yang diterima galajabar Kamis15 Juli 2021, malam.
Baca Juga: Jokowi Beberkan Vaksin Terbaik untuk Atasi Covid-19 di Tanah Air, Rakyat Wajib Tahu
Ia menilai, rotasi dan mutasi tersebut dilakukan tidak didasarkan pada perencanaan dan koordinasi yang baik antara organisasi perangkat daerah dengan pemangku kebijakan. Akibatnya, pembahasan RPJMD terhambat.
"Tidak hanya itu saja, hal tersebut Sangat mengganggu fokus arah pengelolaan dan tujuan pembangunan yang Tertuang di RPJMD Bandung Barat," tegasnya.
Wendi menyebut, bukti rotasi mutasi yang dilakukan oleh Plt Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan tidak tepat waktunya dan terkesan terburu-buru tanpa mempertimbangkan aspek lain yang lebih penting.
Baca Juga: Ikatan Cinta 19 Juli 2021: Papa Surya Tahu Pembunuh Roy, Elsa Syok
"Sebenarnya masih banyak persoalan penting, sense of crisisnya mohon ditunjukan, apalagi dimasa pandemi dengan pola pembatasan PPKM Darurat saat ini," lanjutnya.
Ketua Fraksi PKB inipun, meminta kepada seluruh stakeholder terkait Untuk bersama-sama fokus menangani pandemi Covid-19. Melalui vaksinasi serta perbaikan ekonomi masyarakat melalui program yang jelas terukur hasilnya.
"Jelas sekali fokus kita hari ini adalah rasa peka terhadap bencana yang sedang kita hadapi ini. Kenapa kami setuju perubahan atas RPJMD, jangan sampai tumpang tindih kepentingan di saat masyarakat kita membutuhkan kehadiran kita." tukasnya.***
