Network
GALAJABAR - Pemerintah telah mengizinkan masyarakat untuk melakukan mudik lebaran tahun ini, seiring dengan mulai menurunnya kasus Covid-19.
Kondisi itu diyakini dapat kembali membangkitkan ekonomi masyarakat, yang sempat terpuruk selama dua tahun terakhir imbas dari pandemi.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menyebutkan, setiap tahunnya pada saat musim mudik lebaran ada sekitar 4 juta warga yang datang ke Jawa Barat.
Baca Juga: Ini Kesibukan Tim Pelatih Persib Selama Libur, Robert Alberts: Kami Masih Berkutat Dalam Banyak Hal
Kondisi itu tentunya agar berdampak ke berbagai sektor kehidupan di masyarakat, termasuk sektor ekonomi.
"Insha Allah dengan dibolehkannya mudik, lebaran tahun ini akan mampu menghidupkan ekonomi masyarakat Jabar, seperti tahun sebelum terjadi pandemi Covid-19," kata Uu saat menghadiri Safari Ramadan di Pesantren At Taqwa Cigugur Tengah, Kota Cimahi, Jumat 8 April 2022.
Untuk itu, pihaknya telah menyiapkan sektor wisata dan yang lainnya, agar bersiap diri menjelang lebaran. Sebab dengan pergerakan orang dari luar Jawa Barat masuk, ataupun yang keluar akan berimbas kepada sektor pendukung lainnya.
Terlebih kata Uu, animo pemudik tahun ini diprediksi akan sangat besar.
Pemprov Jabar juga memberikan keleluasaan kepada mereka yang datang ke Jabar atau sebaliknya keluar dari Jabar. Namun tetap harus menjaga dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 seperti arahan pemerintah.
Baca Juga: Jelang Pemilu Serentak 2024, Masyarakat KBB Diminta Aktif Laporkan Data Penduduk Pemilik Hak Suara
Pemerintah tidak akan menghalangi aktivitas mudik asalkan dilakukan dengan aman.
"Kita ada slogan 'Mudik Aman dan Sehat'. Artinya prokes tetap harus dijalankan oleh para pemudik dalam meminimalisasi penyebaran virus," imbaunya.
Uu juga mengingatkan dan mendorong agar masyarakat segera divaksin ketiga atau booster, karena itu menjadi syarat untuk mudik.
Pemerintah pusat sudah menginformasikan hal tersebut, jadi harus dilaksanakan di daerah demi kebaikan bersama, mudik aman dan tetap sehat.
"Booster jadi syarat untuk mudik, itu aturan dari pemerintah pusat. Oleh karenanya meminta kepada pemerintah daerah, bupati dan wali kota, agar memahami keputusan itu dan mendorong vaksinasi, karena keputusan kami di Pemprov selalu linier dengan pusat," pungkas Uu.***
