Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sebut Tata Kelola Keuangan Jemaah Haji Indonesia Semakin Baik

GALAJABAR - Tata kelola keuangan jemaah haji Indonesia dinilai oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tubagus Ace Hasan Syadzily, sudah semakin baik.

Hal tersebut disampaikan Ace Hasan saat menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2022 di Grand Sunshine Resort & Convention, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa 26 April 2022.

“Kami melihat tata kelola keuangan haji sudah semakin baik dan transparan, bahkan pemerintah bisa memberikan subsidi haji tahun 2022 hingga mencapai Rp 41 Juta tiap jamaah,” kata Ace Hasan.

Baca Juga: Daerah Perkotaan Rawan Potensi Konfilk Sosial, Ace Hasan: Instrumen Silaturahmi Warga Harus Diperkuat

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat itu mengatakan, dana subsidi haji yang diberikan pemerintah sebesar Rp 41 juta dari total biaya haji per jemaah yang mencapai Rp 81,7 juta itu, antara lain untuk membayar selisih transportasi udara, hotel, makan selama penyelenggaraan haji selama 40 hari.

Ace menjelaskan, subsidi pemerintah ini diberikan kepada setiap jemaah dari hasil penambahan nilai manfaat pengelolaan keuangan haji.

"Sehingga mereka hanya membayar Rp 35 juta saja dari besaran BPIH yang sudah diputuskan pemerintah sebesar Rp 39,8 juta dan sisanya dibebankan kepada alokasi virtual account,” ujarnya.

Masyarakat, kata dia, selayaknya memahami betapa pemerintah dan DPR saat ini telah begitu memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah tata kelola haji ini.

Baca Juga: Potensi Hujan Transisi di Jalur Selatan Jateng Masih akan Terjadi, Pemudik Lebaran Diimbau Tetap Waspada

“Partai Golkar sendiri senantiasa berjuang agar keuangan haji para jemaah ini bisa dikawal secara transparan dan benar-benar bermanfaat untuk kepentingan jamaah,” ucap Ace yang juga Ketua Panja BPIH 2022 ini.

Dijelaskan Ace, tahun 2021 dana haji yang dikelola BPKH sebesar Rp158,77 triliun atau 101.83 persen melebihi target tahun 2021 sebesar Rp155,92 triliun.

Nilai manfaat yang dikelola sebesar Rp10,51 triliun atau 113.62 persen dari target tahun 2021 sebesar Rp9,25 triliun. Sementara pendaftaran jemaah baru sebanyak 270.534 jemaah atau 79,13 persen dari target tahun 2021 sebanyak 341.896 jemaah.

Baca Juga: Jumlah Pemudik di Pelabuhan Merak Banten Alami Kenaikan, Kemenhub Rekomendasikan Dua Hal Ini

Ia menjelaskan, rencana program dan anggaran pengelolaan keuangan haji 2022 disepakati bahwa dana kelolaan sebesar Rp156,23 triliun, pendaftaran jemaah baru sebanyak 450.000 jemaah dengan nilai manfaat keuangan haji mencapai Rp9,07 triliun.

Sementara itu, Kepala Divisi Investasi Luar Negeri BPKH, Sidiq Haryono mengungkapkan, tahun ini Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 100.051 orang dan saat ini BPKH sudah siap untuk membayarkan subsidi para calon haji.

Sejauh ini jumlah daftar tunggu haji di Indonesia sudah mencapai 5,1 juta orang dengan total dana haji yang dikelola mencapai Rp 160 triliun.

Sedangkan dana kemaslahatan dari pengelolaan dana haji berupa bantuan pengembangan pendidikan, fasilitas keagamaan dan permasalahan umat lainnya sebesar Rp10 triliun.

“Kami telah melakukan pengelolaan dana haji ini dengan sangat transparan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat, sehingga sangat terjamin keamanannya dan amanahnya,” terang Sidiq.***