Network
GALAJABAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mengikuti rapat koordinasi dalam rangka pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah tahun 2023 dengan leading sektor Kementerian Dalam Negeri RI. melalui zoom meeting di Command Center Pemkab Bandung, Soreang, pada Senin (4/9/2023).
Bupati Bandung Dadang Supriatna diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Ekonomi A. Tisna Umaran menjelaskan bahwa pada pelaksanaan rakor pengendalian inflasi daerah ini berdasarkan pada kondisi perekonomian global yang salah satu pemicunya adalah perang antara Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan sehingga menyebabkan terganggunya suplai end demand.
"Termasuk juga menyebabkan krisis ekonomi di beberapa negara, dilihat dari tingkat inflasi yang sangat tinggi. Ada yang sampai 300 persen, 200 persen," kata Tisna Umara usai rapat koordinasi tersebut.
Tisna Umara bersyukur bahwa Indonesia berada di kisaran rata-rata 5 persen inflasinya. Bahkan untuk tahun ini sebetulnya hanya mencapai 3 persen.
Baca Juga: Membanggakan! Radio PRFM Sabet Dua Penghargaan pada Anugerah Penyiaran KPID Jawa Barat 2023
Untuk itu pemerintah pusat memandang bahwa inflasi ini harus diwaspadai dan dikendalikan suaya jangan sampai perubahan ekonomi makro dunia ini berakibat buruk terhadap Indonesia.
"Karena kalau inflasinya tidak terkendali tentu akan berdampak pada ekonomi. Ekonomi akan berdampak pada kasus atau permasalahan sosial di negara kita," tutur Tisna Umaran.
Itu sebabnya pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri RI memantau bagaimana pergerakan inflasi di daerah di seluruh Indonesia, sampai tingkat kabupaten/kota.
Maka perlu diurai suplai and demand komoditas- komoditas yang berakibat langsung terhadap nilai atau angka inflasi.
