Network
GALAJABAR – Eks politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengaku geram dengan permintaan izin kepada Presiden Jokowi terkait pendirian kantor perwakilan untuk kelompok militan terbesar di Palestina, Hamas.
Ferdinand Hutahaean menilai bahwa permintaan izin tersebut tidak perlu direalisasikan oleh Presiden Jokowi karena hal tersebut sangat bertentangan dengan Pancasila.
“Tidak ada ruang bagi teroris di negeri ber Pancasila ini !!,” kata Ferdinand Hutahaean yang dikutip galajabar dari akun Twitter pribadinya, @FerdinandHaean3, Jumat 21 Mei 2021.
Baca Juga: Eks Jubir KPK, Febri Diansyah Juga Diretas, Pihak YLBHI Minta Pemerintah Buka Suara
Selain itu, menurut Ferdinand Hutahaean, permintaan izin tersebut tidak perlu direalisasikan oleh Presiden Jokowi karena Palestina sendiri sudah memiliki kantor kedutaan besar di Indonesia.
“Palestina sudah punya kedutaan besar di Republik ini,” ungkap Ferdinand Hutahaean.
Maka dari itu, Ferdinand Hutahaean menegaskan bahwa pendirian kantor perwakilan Hamas dapat merusak hubungan antara Indonesia dengan Palestina.
“Jangan dirusak hubungan Palestina Indonesia dengan memberi ruang bagi kelompok teroris,” jelas Ferdinand Hutahaean.
Baca Juga: Program Magang bagi Petani Milenial Ternak Puyuh Sudah Bergulir
Kendati demikian, Ferdinand Hutahaean menganggap bahwa sang pemberi usulan terkait pendirian kantor perwakilan Hamas perlu dipertanyakan wawasan kebangsaannya.
“Yang usul itu (Hasmi Bakhtiar) patut dipertanyakan ke Indonesiaannya,” pungkas Ferdinand Hutahaean.
Sebelumnya, pengamat internasional, Hasmi Bakhtiar meminta Presiden Jokowi untuk mendirikan kantor perwakilan Hamas di Jakarta.
Hal tersebut kata Hasmi Bakhtiar, diperuntukan untuk memfasilitasi persenjataan Hamas.
Baca Juga: Tahun Ini, Underpass Sriwijaya-Dustira di Kota Cimahi Dibangun
Hasmi Bakhtiar yakin jika Hamas akan menjelma menjadi sosok penting di balik terwujudnya kemerdekaan Palestina.
Pernyataan tersebut Hasmi Bakhtiar sampaikan melalui akun Twitter pribadinya, @hasmibakhtiar yang diunggah pada 21 Mei 2021. ***
