GALAJABAR - Ekonom Senior, Faisal Basri belum lama ini mendesak Presiden Joko Widodo. Melalui akun Twitter pribadinya @FaisalBasri, ekonom senior tersebut menyarankan agar Presiden Jokowi mengelurkan dua sosok di Istana.
Dua orang yang Faisal Basri sarankan pada Jokowi ini adalah Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko.
Dalam unggahannya, Faisal Basri menilAI jika Jokowi bisa mengeluarkan kedua orang tersebut maka masyarakat Indonesia akan memberikan apresiasi kepada Jokowi.
"Pak Presiden Jokowi, niscaya rakyat akan apresiasi jika Bapak mengeluarkan Ngabalin dan Moeldoko dari Istana," cuit Faisal Basri dilansir Galajabar dari akun Twitter @FaisalBasri pada Jumat, 23 Juli 2021.
Baca Juga: Bangga dengan Presiden, Tagar #KitaPercayaJokowi Bergema, Warganet Dukung Jokowi Atasi Covid-19
Ekonom senior itu menyarankan hal tersebut, lantaran kerap kali Ngabalin dan Moeldoko membuat kegaduhan.
Oleh karena itu, ekonom senior tersebut juga menilai bahwa Presiden Jokowi tidak senang dengan orang yang membuat kegaduhan.
Lantas Faisal Basri pun mendesak Jokowi agar segera mengeluarkan Ali Ngabalin serta Moeldoko dari Istana.
"Bapak Jokowi kan tidak suka dengan orang yang kerap bikin gaduh," tulis Faisal Basri.
Baca Juga: Semoga Keluarga yang Ditinggalkan Diberi Kesabaran, Ustadz Abdul Somad Berduka Atas Wafatnya Rektor IIQ
Diketahui, Ngabalin selaku Tenaga Ahli KSP selalu mengatakan hal yang kontoversial yang berujung kegaduhan.
Salah satunya seperti pembelaan Ngabali terkait rangkap jabatan rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro.
Sedangkan Moeldoko, ia sempat membuat kegaduhan besar di perpolitikan Indonesia.
Moeldoko terlibat dalam pengambilalihan secara paksa Partai Demokrat dari kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono.
Baca Juga: Virus Monkey B Intai China Hingga Sebabkan Dokter Hewan Tewas, Begini Penyebab dan Gejala yang Ditimbulkan
Pengambilalihan Partai Demokrat tersebut sempat membuat gaduh di kala Indonesia tengah fokus penanganan pandemi Covid-19.
Bahkan upaya pengambilalihan tersebut hingga saat ini masih terus diupayakan oleh Moeldoko dan sejumlah mantan kader Demokrat lainnya.***