Pimpinan dan Dewas KPK Dapat Mobil Dinas Mewah, Giri Suprapdiono: itu Duit Rakyat Bukan untuk Bermewahan!

- 29 Oktober 2021, 12:30 WIB
Eks Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Giri Suprapdiono. /Instagram/@girisuprapdiono/
Eks Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Giri Suprapdiono. /Instagram/@girisuprapdiono/ /

GALAJABAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bawah kepemimpinan Firli Bahuri kembali jadi sorotan publik, usai dipastikan mendapat fasilitas mobil dinas mewah miliaran rupiah.

Diketahui, mobil dinas mewah dengan harga miliaran tersebut diperuntukan bagi para pimpinan dan juga dewan pengawas (Dewas) KPK.

Menyikapi kemewahan yang terjadi di KPK era Firli Bahuri ini, eks Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Giri Suprapdiono pun ikut memberikan tanggapannya.

Baca Juga: Beby Tsabina Rayakan Ulang Tahun Ke-19, Bertabur Bintang Serial Web Antares

Melalui akun Twitter pribadinya, Giri Suprapdiono sangat mengecam keras fasilitas super mewah yang didapat para pimpinan dan Dewas KPK itu.

Giri Suprapdiono mengatakan bahwa anggaran untuk memanjakan para pimpinan dan Dewas KPK itu berasal dari uang rakyat.

Menurutnya, uang tersebut merupakan pajak rakyat yang dibayarkan untuk anggaran negara dan dikelola untuk pembiayaan negara.

"Mobil dinas mewah. Itu duit rakyat, duit kita, kita bayar pajak up APBN, kita percayakan kekayaan dikelola untuk pembiayaan negara," ujarnya, dikutip Galamedia, Kamis 28 Oktober 2021.

Baca Juga: Belum Terkalahkan di 9 Laga, Gelandang Persib Mohammed Rashid: Ini Pertama Kalinya Saya Membela Tim

Giri Suprapdiono kemudian berpendapat bahwa rakyat Indonesia menyetujui negara untuk berhutang agar pembangunan berjalan.

Akan tetapi, ia menegaskan bahwa rakyat Indonesia tidak terima jika anggaran tersebut digunakan untuk para pejabat bermewah-mewahan.

Menurutnya hal itu menandakan bahwa rakyat Indonesia sudah sangat ditindas oleh para pejabat KPK yang bermewah-mewahan.

Baca Juga: Eks Pelatih Perserang Bantah Terlibat Pengaturan Skor, Ini Alasannya Dia Mundur

"Kita setujui berhutang agar pembangunan berjalan, tapi bukan untuk bermewahan. Kita ditindas, mereka minta mobil dinas," terangnya.

Sebagai informasi, Ketua KPK mendapat anggaran mobil dinas seharga Rp1,4 miliar, sementara untuk Wakil Ketua KPK dianggarkan Rp1 miliar.

Tak hanya itu, Dewas KPK juga mendapat anggaran mobil dinas yang ditaksir mencapai harga paling tinggi yaitu Rp3,5 miliar.***

Editor: Noval Anwari Faiz


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x