GALAJABAR - Presiden Joko Widodo mengatakan program penyaluran bansos atau bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan harus terus dilanjutkan.
“Mengenai bantuan sosial perlu saya ingatkan, harus diteruskan dan dipantau agar tepat sasaran,” ujarnya saat memimpin rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/1/2024).
Ia meminta kementerian dan lembaga terkait memastikan penyaluran bansos tepat sasaran, termasuk bantuan pangan(BPNT), dukungan Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan langsung tunai (BLT).
Menanggapi usulan penghentian penyaluran bantuan sosial pada pemilu 2024, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana pada pekan lalu mengatakan pemerintah akan meningkatkan program bantuan sosial untuk mendukung keluarga miskin yang menderita akibat melonjaknya harga bahan pokok.
Baca Juga: Kritik Debat ketiga Pilpres 2024, Jokowi: Substansi Visi Capres Cawapres di Debat Tidak Tampak
“Tujuan utama bantuan sosial adalah untuk membantu masyarakat dan keluarga miskin dalam menghadapi tekanan kenaikan harga pangan akibat El Niño dan gangguan rantai pasok yang berdampak pada kenaikan harga permintaan pangan global," ujar Ali.
Ari menegaskan, penyaluran bansos ini merupakan program afirmasi pemerintah untuk rakyat, dan dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR.
“Jadi tidak ada hubungannya dengan proses pemilu,” ujarnya.
Dia menjelaskan, tujuan program bansos sudah jelas dan sudah tersedia rincian nama dan alamatnya. Pemerintah pusat juga terlibat dalam penyaluran bantuan sosial kepada pemerintah desa.
Baca Juga: Cek Jadwal Pencairan Bansos BLT El Nino 2023, Diperpanjang Sampai Januari 2024, Jangan Sampai Hangus
Baca Juga: Mantap! Siapkan KTP, CEK ATM Ada 4 Bansos CAIR Januari 2024, Ada BLT El Nino, BPNT, CBP
“Implementasi di lapangan juga harus diawasi oleh berbagai pemangku kepentingan. Bahkan, pemerintah mendorong integrasi program dan mengizinkan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat, untuk berpartisipasi dalam program pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Tim Pemenangan Nasional (TPN) calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan Mohammad Mahfud MD dikritik olehTim Pemenangan Nasional (TKN) calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumin karena mengusulkan penundaan. distribusi media sosial selama pemilu 2024.
Namun Kuasa Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, membantah usulan penangguhan pembayaran bansos hingga usai Pilpres 2024.***