Network
GALAJABAR - Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Cimahi, Letkol Inf. (Purn) Ngatiyana membuka secara resmi pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Cimahi Tahun 2021 yang dilaksanakan secara daring melalui zoom meeting di Ruang Rapat Walikota Cimahi, Lantai 2 Gedung A Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi Jalan Rd. Demang Hardjakusumah, Rabu 24 Maret 2021.
Ngatiyana dalam arahan dan sambutannya mengatakan bahwa kegiatan Musrenbang Kota Cimahi yang dilaksanakan tahun 2021 ini, merupakan acara puncak dari rangkaian tahapan musrenbang partisipatif dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi tahun 2022, dimana sebelumnya pada tanggal 17 Maret 2021 telah dilaksanakan pra-musrenbang RKPD Kota Cimahi tahun 2022.
Penyelenggaraan Musrenbang ini pada hakekatnya merupakan upaya lebih lanjut dalam penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan akhir RKPD Kota Cimahi Tahun 2022, berdasarkan rancangan rencana kerja di tingkat Perangkat Daerah yang telah diselaraskan dengan rumusan hasil Musrenbang Kecamatan, rumusan hasil Forum Perangkat Daerah, kebijakan pemerintah tingkat atas, serta pokok-pokok pikiran DPRD, yang keseluruhannya digunakan sebagai bahan pemutakhiran RKPD Kota Cimahi Tahun 2022.
Baca Juga: Tingkatkan Layanan, Pj Sekda Kabupaten Bandung Minta ASN Bekerja Profesional
“Pada hari ini Pemerintah Kota Cimahi telah melaksanakan Musrenbang tingkat kota. Tadi telah disampaikan penyampaian pandangan dari beberapa bidang terkait yaitu bidang sosial, budaya, pemerintahan, dan fisik. Semua para ketua bidangnya sudah menandatanganinya, sehingga produk-pruduk ini djadikan untuk RKPD di tahun 2022,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ngatiyana menjelaskan bahwa dalam menyikapi tingkat kesenjangan antara anggaran yang tersedia dengan kebutuhan pembangunan yang sangat dinamis, maka diperlukan penajaman skala prioritas dan perencanaan yang terukur, mengingat tuntutan terhadap keadilan dan pemerataan pembangunan merupakan aspek yang wajib diimplementasikan secara arif, proporsional, dan mengutamakan kepentingan umum.
"Hal inilah yang akan ditekankan manakala hasil Musrenbang ini dibawa ke tingkat provinsi nantinya. Setelah selesai proses Musrenbang tingkat kota ini, hasilnya kita usulkan, diajukan, di bawa ke tingkat provinsi (Jawa Barat). Nanti bantuan-bantuan keuangan dan termasuk dana-dana dari provinsi maupun dari (pemerintah) pusat, untuk dasar bagi kita dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2022 berasal dari hasil Musrenbang ini,” beber Ngatiyana.
Baca Juga: Mimpi Indonesia Jadi Tuan Rumah Olimpiade 2032 Masih Bisa Terwujud
Di akhir arahannya, ia berharap kepada para pemangku kepentingan pembangunan dan semua elemen masyarakat Kota Cimahi, agar mengawal setiap tahapan perencanaan dengan memberikan sumbangan saran maupun koreksi terhadap rumusan yang telah ada, sehingga pada gilirannya akan bermanfaat bagi masyarakat, dan kemajuan daerah Kota Cimahi.
“Alhamdulillah pada hari ini kita melibatkan seluruh stakeholders, baik dari pemerintah (daerah), TNI, Polri, SKPD, camat, lurah, ormas, LSM, perguruan tinggi, tokoh agama, tokoh masayrakat kemudian PKK dan sebagainya. Walaupun agak tersendat sedikit karena kendala sinyal internet, tetapi bisa selesai dengan baik. Semuanya ikut serta dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat kota ini. Mudah-mudahanapa yang kita bahas pada hari ini dapat menjadi dasar perencanaan oleh Bappeda, sehingga akan menjadi acuan dalam perumusan program dan kegiatan di tahun 2022 nanti,” pungkasnya.
Sementara itu pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Jawa Barat Sutrisno, S.T., M.T., yang dalam hal ini mewakili Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam sambutannya menyampaikan bahwa, berdasarkan hasil evaluasi serta perkembangan kondisi ekonomi dan sosial, Pemerintah Pusat kembali menegaskan bahwa pendekatan penyusunan RKPD Tahun 2022 dilakukan dengan perkuatan pelaksanaan kebijakan money follow program priority.
Baca Juga: Piala Menpora 2021 Grup A, Masih Dianggap Tim Besar, Djanur Waspadai Kebangkitan Arema FC
"Penguatan tersebut dilakukan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial,” imbuhnya.
“Secara kewilayahan, arah kebijakan pembangunan wilayah Jawa barat ditujukan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi, dan rantai nilai daerah serta meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah,” lanjut Sutrisno.
“Dalam upaya pencapaian target pembangunan ekonomi maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat, kami meminta agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mempedomani dan menselaraskan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan Pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat,” tegasnya.
Baca Juga: Diguyur Hujan Deras, Jalan Raya Rancaekek-Majalaya Berubah Menjadi Sungai
Hadir pada pelaksanaan Musrenbang secara daring tersebut Ketua DPRD Kota Cimahi, Unsur Forkopimda Kota Cimahi, Sekda Kota Cimahi, para Asisten di lingkungan Setda dan para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Cimahi, Pimpinan Instansi Vertikal dan BUMN cabang Cimahi, Pimpinan Ormas, OKP, LSM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Budaya, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, Insan Pers, Forum Anak Kota Cimahi serta para narasumber dan pemerhati kinerja Pemerintah Daerah.***
