Network
GALAJABAR - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI turut merespons terkait situasi terkini yang terjadi di Myanmar yang disampaikan oleh Fadli Zon sebagai ketua BKSAP.
Kejadian di Myanmar tersebut membuat krisis politik akibat kudeta militer yang terjadi sejak 1 Februari 2021 lalu.
Hal ini didasarkan atas pengamatan secara seksama dan sebagai institusi yang dimandatkan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemeredekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana terdapat dalam konstitusi.
Baca Juga: Syahrial Nasution Bongkar Misteri KLB Demokrat: AHY Tampil di Atas Mimbar, Dimanakah Moeldoko?
"Sebagai ketua @bksadpr saya mengutuk keras aksi brutal rezim militer Myanmar terhadap demonstran pro-demokrasi yang menyebabkan jatuhnya puluhan korban tewas, luka-luka dan penahanan ribuan orang tanpa proses hukum," cuit Fadli Zon di Twitter pribadinya, dilansir Galajabar, 12 Maret 2021.
Fadli Zon sebagai ketua BKSAP DPR RI juga mendesak PBB, ASEAN, dan komunitas internasional lainnya untuk secepatnya melakukan langkah-langkah yang harus dilakukan.
"Komunitas internasional terutama PBB dan ASEAN harus sigap untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar pada umumnya sebagai prioritas," tambah Fadli Zon.
Selain kasus tersebut, Fadli Zon sempat menyinggung repatriaso ribuan warga etnis Rohingya yang diusir dengan penuh kekerasan oleh militer Myanmar.
Dalam cuitannya tersebut, menurut Fadli Zon langkah prioritas lainnya yang harus dilakukan adalah memulihkan demokrasi dan menjaga perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan.
"Saya mendesak rezim militer Myanmar untuk membebaskan para tahanan termasuk anggota parlemen, oposisi, jurnalis, aktivis HAM dan demokrasi serta menjamin keselamatan petugas medis dalam menyelamatkan mereka yang terdampak dalam aksi menentang kudeta," tegasnya.
Fadli Zon minta agar dunia internasional seperti PBB dan ASEAN harus segera merumuskan cara yang sesuai dengan hukum dan norma internasional agar militer Myanmar dan pihak-pihak yang berkonflik di Myanmar dapat berdialog secara setara dan membebaskan tokoh-tokoh sipil terlebih dahulu.
"Saya menilai ASEAN lamban dalam menyikapi kudeta itu. ASEAN seharusnya lebih progresif dan dinamis dalam memaknai prinsip non-interference," tambah Fadli Zon dalam cuitannya.
Dalam cuitannya juga Fadli Zon mendukung penuh pemerintah Indonesia sebagai peacemaker, problem solver dan bridge builder dalam menyelesaikan krisis di Myanmar.
Fadli Zon mengambil langkah salah satunya dengan bersurat kepada Presiden ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) untuk mendesak organisasi tersebut melakukan langkah yang konkrit menjamin pengormatan prinsip dan tujuan dari piagam ASEAN.
Isi piagam tersebut antara lain penegakan demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, good governance, rule of law, dan constitutional government.
Fadli Zon juga mengingatkan bahwa fungsi didirikannya AIPA adalah untuk mempromosikan prinsip HAM, demokrasi, perdamaian, kemanan, dan kesejahteraan ASEAN.
BKSAP juga mengusulkan AIPA menangguhkan keanggotaan Parlemen Myanmar sampai ada parlemen Myanmar yang demokratis dan kembali aktif.
"Pada level global, kudeta Myanmar akan dibawa ke Parlemen Dunia. BKSAP tengah mempertimbangkan mengajukan rancangan resolusi terkait kudeta di Myanmar sebagai emergency item yang akan diajukan di sesi Inter Parliamentary Union (IPU) pada April mendatang," tutup Fadli Zon. (Penulis: Annisa Nur Fadillah)***
