GALAJABAR - Beberapa pekan terakhir, kasus Covid-19 di Indonesia terus melonjak. Data pada Jumat, 16 Juli 2021, kasus baru bertambah 54.000 dan membuatnya menjadi yang tertinggi di dunia.
Pasien Covid-19 yang meninggal dunia di Jawa dan Bali pun masih terus bertambah.
Padahal, kedua wilayah ditetapkan sebagai zona Pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat (PPKM) Darurat.
Belakangan ini, lonjakan kasus Covid-19 di kota-kota besar juga tak terhindarkan, terutama di wilayah Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek) dan Bandung raya.
Daerah tersebut masih menjadi penyumbang tertinggi kasus Covid-19 selain DKI Jakarta. Bahkan wilayah Jawa Barat saat ini masih memiliki 20 kabupaten/kota berstatus zona merah.
"Karena angka kasus positif Covid-19 DKI Jakarta tertinggi, maka Ibu kota negara ini perlu perhatian khusus," kata Anggota Komisi 1 DPR RI, Muhammad Farhan dalam keterangan persnya, Sabtu, 17 Juli 2021.
"Perlu diawasi dengan ketat pelaksanaan PPKM Darurat, sumber melonjaknya kasus positif ada di mana?" tanya Farhan.
Ia pun menyarankan agar di wilayah-wilayah yang kasusnya terus meninggi dibuatkan tim adhoc.
"Khusus Jakarta, Bogor, Tangerang atau Tangsel, Depok, Bekasi, jika perlu dibentuk tim khusus (adhoc) untuk menangani penyebaran Covid-19," usulnya.
Mantan presenter ini menuturkan, melonjaknya kasus di tengah PPKM Darurat harus menjadi pertanyaan. PPKM itu pun menurutnya harus dievaluasi secara akurat.
"Klaster keluarga tampaknya menjadi penyumbang terbesar peningkatan kasus positif Covid-19 di Indonesia. Saatnya pemerintah pusat membedah secara objektif wilayah per wilayah yang kasus di daerahnya masih terus meningkat," jelasnya.
Klaster keluarga yang mendominasi lonjakan, ujar Farhan, jadi atensi bagi Pemprov setempat menyediakan tempat isolasi yang ramah terutama bagi anak-anak.
Ditengarai klaster keluarga di daerah tersebut, menjadi persoalan tersendiri dalam peningkatan penyebaran Covid-19.
Baca Juga: Jaksa Penuntut HRS Tutup Usia, Rektor Universitas Ibnu Chaldun: Semoga Allah Mengampuni Dosanya
"Jika memang faktanya seperti itu, maka Pemprov DKI Jakarta, Jabar dan Banten wajib menyediakan tempat isoman dengan memanfaatkan bangunan yang tidak terpakai," papar dia.
Farhan memastikan, zona yang dinaungi PPKM tengah dalam kondisi krisis baik SDM maupun ekonomi.
Pemerintah, kata Fathan, perlu lebih gencar menjelaskan duduk soal semakin tingginya penambahan tersebut agar tidak menimbulkan kepanikan masyarakat.
"Dalam situasi krisis ini semua pihak hendaknya memberikan komentar yang menenangkan dan optimistis agar imunitas masyarakat bisa terjaga bahkan naik. Komentar-komentar miring akan melemahkan imunitas masyarakat," jelas dia.
Farhan juga meminta semua tokoh untuk tidak mengeluarkan provokasi terkait kegagalan PPKM Darurat gagal memutus mata rantai penularan Covid-19.
"Para ahli entah bidang apa pun juga perlu mengerem diri untuk tidak memberikan komentar yang cenderung malah membuat masyarakat bingung," tandasnya.
"Kita berharap situasi krisis pandemi ini tidak diboncengi agenda politik oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu pula," pungkas Farhan.***