GALAJABAR - Aroma politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 mulai terasa sejak saat ini, meski pelaksanaannya masih terhitung sekitar dua tahun lagi.
Sejumlah nama bakal calon untuk Presiden dan Wakil Presiden khususnya, mulai banyak dimunculkan oleh sejumlah partai politik maupun pihak lainnya.
Tak hanya itu, survei-survei mengenai elektabilitas dan popularitas sejumlah nama-nama bakal calon yang kemungkinan diusung maju pada Pilpres nanti pun, mulai ramai.
Menurut Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf, dengan gagalnya skenario perpanjangan periode kepemimpinan Presiden yang sempat digaung-gaungkan, tentu membuat sejumlah pihak kini sudah harus mulai mempersiapkan pesta demokrasi 2024.
"Sekarang sudah mulai ramai baliho-baliho mempersiapkan 2024. Karena kan skenario perpanjangan periode ini gagal, begitu kira-kira. Maka mau tidak mau harus mempersiapkan di 2024. Kami dari Demokrat taat dengan konstitusi, 2024 kita harus mempersiapkan," ujar Dede Yusuf, di Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu 27 April 2022.
Namun menurut Dede Yusuf, yang menjadi masalah terbesar pada Pemilu 2024 nanti, pelaksanaan Pileg dan Pilpres serta Pilgub, Pilbup, dan DPRD, juga digelar secara bersamaan.
Baca Juga: Rekomendasi 7 Tempat Wisata Cocok untuk Isi Libur Lebaran di Bandung
"Artinya ada coattail effect (hasil yang diraih oleh suatu pihak dengan cara melibatkan tokoh penting), artinya siapa yang punya calon Presiden dan Wakil Presiden ini akan mendongkrak perolehan suara partai," terang Dede.
Dede yang juga merupakan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Jawa Barat itu menilai, oleh karena itu mau tidak mau Partai Demokrat sebagai salah satu peserta pemilu harus punya calon yang diusung.
"Untuk punya yang diusung, berarti kita harus punya jago. Dan kita yakin Demokrat tidak akan sendirian karena threshold-nya 20 persen. Otomatis harus bergandengan tangan dengan partner yang lain," ungkapnya.
Sehingga menurut Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2008-2013 itu, ini menjadi momen bagi Partai Demokrat untuk terbuka mencari koalisi yang cocok kurang lebih selama enam bulan ke depan.
"Sekarang sudah ada yang menetapkan si A dan si B. Kalau Demokrat belum. Demokrat berbicara koalisi mana dulu yang penting. Koalisi yang bisa menutupi angka 20 persen tadi, baru kita memunculkan nama. Munculnya nama itu berarti melihat data survei yang ada," jelas Dede Yusuf.***