Network
GALAJABAR - Pandemi Covid-19 yang masih belum teratasi mengancam sektor industri. Jika tidak segera diselamatkan imbasnya terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Oleh karena itu, industri garmen yang tergabung dalam Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Jawa Barat (PPPTJB) berharap sektor tersebut bisa diselamatkan saat pandemi Covid-19 sehingga tidak sampai berimbas PHK.
"Kami sangat mengapresiasi pemerintah dalam menetapkan UU Cipta Kerja dalam rangka menciptakan lapangan kerja. Namun dalam realitasnya para pengusaha terancam gulung tikar dan pekerja terancam PHK massal dalam waktu dekat ini, karena penetapan pengupahan di luar kemampuan dan kepantasan," kata Jurubicara PPPTJB Sariat Arifia melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat 25 Desember 2020.
Baca Juga: Anggota Polisi yang Terlibat Kecelakaan di Ragunan Diamankan Polres Metro Jakarta Selatan
Ia mencontohkan sepanjang 2019 saja telah terjadi penutupan puluhan pabrik garmen dengan jumlah pekerja yang di-PHK kurang lebih 25 ribuan karyawan di Kabupaten Bogor dan Purwakarta.
Apabila tidak dilakukan langkah penyelamatan yang serius, dia mengkhawatirkan tahun 2021 banyak perusahaan yang akan melakukan penutupan pabrik.
Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Bogor dari unsur Apindo, Dessy Sulastri menyampaikan kekecewaannya dengan penetapan upah minimum kabupaten yang tidak berdasarkan kesepakatan tiga unsur yaitu pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Baca Juga: Oded Optimistis Beragam Program Dapat Meminimalisir Banjir di Kota Bandung
"Hal ini sangat merusak keberlangsungan kehidupan perusahaan dan berisiko tinggi akan terjadinya PHK massal yang merugikan karyawan sendiri," katanya
Dessy menambahkan para pekerja intinya mau bekerja dan tidak menginginkan pabrik tutup, apalagi pengangguran di Jawa Barat sangat tinggi, mengingat pengangguran di Kabupaten Bogor sudah saja mencapai 14,26 persen.
