Doni Monardo Minta Kesadaran Masyarakat Cimanggu Jika Harus Direlokasi

- 10 Januari 2021, 17:39 WIB
Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo didampingi jajaran Muspida Jabar dan Muspida Sumedang saat meninju lokasi bencana longsor di Dusun Bojong Kondang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Jawa Barat Indonesa, Minggu 10 Januari 2021.
Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo didampingi jajaran Muspida Jabar dan Muspida Sumedang saat meninju lokasi bencana longsor di Dusun Bojong Kondang Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Jawa Barat Indonesa, Minggu 10 Januari 2021. /Engkos Kosasih/Galajabar/
GALAJABAR - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI  Doni Monardo berharap ada kesadaran warga
Dusun Bojong Kondang,  Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang untuk siap direlokasi.
 
"Jangan dulu menempati kawasan ini (lokasi longsor, red), sampai pemerintah pusat bersama provinsi mengeluarkan hasil kajian lingkungan. Mana saja  rumah-rumah yang masih boleh ditempati atau sebaliknya," kata Doni Monardo saat meninjau lokasi bencana longsor di Dusun Bojong Kondang, Minggu 10 Januari 2021. 
 
Turut meninjau Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Dofiri dan jajaran Forkopimda  Sumedang. 
 
 
Menurut Doni Monardo, langkah pertama yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Jabar dan Pemkab Sumedang  melakukan evakuasi terhadap warga yang tinggal di  kawasan longsor. Tercatat sebanyak 150 jiwa yang mengungsi.
 
Menurutnya, jika hasil kajian itu diputuskan bahwa kawasan itu zona merah, maka masyarakat harus ikhlas melepaskan rumah dan tanahnya untuk direlokasi ke tempat baru. 
 
"Tadi pagi pak bupati akan menyiapkan lahan desa untuk relokasi masyarakat yang rumahnya tidak boleh ditempati," katanya.
 
 
Sebagaimana ketentuan yang ada,  kata Doni Monardo, Presiden Joko Widodo telah memberikan dana stimulan bagi masyarakat yang terdampak bencana. 
 
"Untuk rumah rusak berat senilai atau sebesar Rp 50 juta. Ada pun rusak sedang Rp 25 juta. Dan rusak ringan Rp 10 juta. Kita berharap, khususnya rusak berat untuk sesegera mungkin dibangun bersama pemerintah provinsi didudung TNI dan Polri," jelasnya.
 
Setelah usulan ini diselesaikan, lanjut Doni, pemerintah pusat bersama BNPB dan didukung kementerian lainnya,  yaitu Kementerian PUPR, Kementerian Sosial dan kementerian lainnya, akan segera menentukan langkah-langkah untuk meringankan beban masyarakat.
 
 
"Selama beberapa Minggu terakhir ini, pemerintah pusat melalui BMKG didukung BNPB sering kali mengingatkan kepada masyarakat untuk memperhatikan dan mencermati serta memperhatikan informasi-informasi yang  dikeluarkan BMKG terkait cuaca ekstrem," katanya.
 
Pada dua hari lalu dan tepatnya 8 Januari 2021 lalu, katanya, telah dikeluarkan informasi prakiraan  cuaca supaya masyarakat waspada.
 
"Peringatan ini betul-betul diantisipasi. Terutama kawasan dengan kemiringan lebih dari 30 derajat," katanya.
 
 
Kenapa demikian, imbuhnya, berdasarkan data yang dimiliki BNPB, hampir tiap tahun Jawa Barat ini terdampak tanah longsor. 
 
"Yang terbesar dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini,  adalah di wilayah Sukabumi Selatan terjadi 28 atau 29 Desember 2018 lalu terjadi tanah longsor. Mengakibatkan lebih dari 30 orang meninggal dunia akibat tertimbun tanah longsor," katanya. 
 
Oleh karenanya, imbuh Doni Monardo, melihat kontur tanah atau kawasan di Jabar dengan kemiringan yang cukup terjal, maka ia mengimbau kepada masyarakat jangan menebang pohon.
 
 
"Karena kalau pohon itu ditebang, dalam dua sampai tiga tahun akarnya itu akan busuk. Akibat  akarnya busuk, ketika turun hujan tinggi, air hujan akan masuk di sela-sela akar. Mengakibatkan tanah itu menjadi labil. Dan inilah yang sering terjadi, bahwa akibat tanah labil dengan kemiringan tertentu, sehingga dengan mudah longsor," jelasnya***

Editor: Dicky Mawardi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah