Network
GALAJABAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi meminta saran stakeholder yang ada di wilayahnya untuk rencana pembangunan di tahun 2022.
Dengan demikian program Pemkot Cimahi di tahun depan bisa terlaksana dengan lebih sempurna.
Hal itu dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Cimahi, Ngatiyana saat ditemui usai membuka kegiatan Forum Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) yang berlangsung di UPT Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) Kota Cimahi di Kompleks Nata Endah, Cihanjuang, Rabu 3 Februari 2021.
Hal itu dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Cimahi, Ngatiyana saat ditemui usai membuka kegiatan Forum Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) yang berlangsung di UPT Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) Kota Cimahi di Kompleks Nata Endah, Cihanjuang, Rabu 3 Februari 2021.
Baca Juga: Ketua DPRD Dinilai Tidak Kooperatif, Kejaksaan Bisa Lakukan Penjemputan Paksa
"Pada hari ini di forum perangkat daerah dihadiri dari beberap unsur, TNI-Polri, LSM, LPM, masyarakat, PKK, dan sebagainya untuk meminta saran masukan atau solusi untuk rencana pembangunan di tahun 2022. Sehingga forum perangkat daerah ini bisa ada masukan, dimana tahun 2022 itu bisa melaksanakan program yang lebih sempurna," ujar Ngatiyana.
Dijelaskannya, acara Forum Perangkat Daerah ini merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah provinsi dan kabupaten/ kota.
"Dimaksudkan untuk mendapatkan saran dan masukan dari seluruh stakeholder kota cimahi, untuk penyempurnaan rancangan awal perangkat daerah tahun 2021 yang sedang disusun, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah," terangnya
"Pada hari ini di forum perangkat daerah dihadiri dari beberap unsur, TNI-Polri, LSM, LPM, masyarakat, PKK, dan sebagainya untuk meminta saran masukan atau solusi untuk rencana pembangunan di tahun 2022. Sehingga forum perangkat daerah ini bisa ada masukan, dimana tahun 2022 itu bisa melaksanakan program yang lebih sempurna," ujar Ngatiyana.
Dijelaskannya, acara Forum Perangkat Daerah ini merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah provinsi dan kabupaten/ kota.
"Dimaksudkan untuk mendapatkan saran dan masukan dari seluruh stakeholder kota cimahi, untuk penyempurnaan rancangan awal perangkat daerah tahun 2021 yang sedang disusun, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah," terangnya
Baca Juga: Pegawai Bank BUMN Habiskan Uang Hasil Korupsi untuk Judi Online
Menururnya, untuk melaksanakan program pembangunan tahun 2022, maka diperlukan kebijakan dan penyusunan rencana kinerja (Renja) di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Cimahi tahun 2022, berdasarkan kebutuhan yang berorientasi skala prioritas, sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.
"Dan diharapkan menjadi landasan untuk mewujudkan suatu pemerintahan daerah yang bercirikan good governance, yang lebih kompetitif, terbuka, demokratis, bertanggung jawab dan profesional," ujar Ngatiyana.
Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, terkait urusan pusat dan daerah, penyusunan rancangan perangkat daerah ini haruslah selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan juga dan daerah.
Menururnya, untuk melaksanakan program pembangunan tahun 2022, maka diperlukan kebijakan dan penyusunan rencana kinerja (Renja) di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Cimahi tahun 2022, berdasarkan kebutuhan yang berorientasi skala prioritas, sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.
"Dan diharapkan menjadi landasan untuk mewujudkan suatu pemerintahan daerah yang bercirikan good governance, yang lebih kompetitif, terbuka, demokratis, bertanggung jawab dan profesional," ujar Ngatiyana.
Dengan diberlakukannya Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, terkait urusan pusat dan daerah, penyusunan rancangan perangkat daerah ini haruslah selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan juga dan daerah.
Baca Juga: KPK Sita Rumah Milik Staf Khusus Edhy Prabowo
Menurut Ngatiyana, Pemkot Cimahi pada Januari 2021 telah melaksanakan kegiatan fokus group discussion (FGD) dan Musrenbang tingkat kelurahan. Dan pada awal Februari 2021, Pemkot Cimahi telah melaksanakan FGD dan Musrenbang tingkat Kecamatan yang telah berjalan dengan cukup baik dan lancar.
"Acara forum perangkat daerah merupakan tahapan lebih lanjut dalam menyampaikan rancangan rencana kerja pembangunan daerah kota cimahi tahun 2022, untuk memperoleh masukan dan saran penyempuranan dari stakeholder kota cimahi yang memiliki kompetensi yang relevan terhadap permasalahan pembangunan, prioritas dan isu-isu strategis daerah," bebernya.
Dalam kesempatan tersebut, Ngatiyana juga mengatakan, tema pembangunan Kota Cimahi pada tahun 2022 adalah “Melanjutkan Pemulihan Sosial dan Ekonomi Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Dodukung Dengan Insfrastruktur Berkelanjutan“.
Menurut Ngatiyana, Pemkot Cimahi pada Januari 2021 telah melaksanakan kegiatan fokus group discussion (FGD) dan Musrenbang tingkat kelurahan. Dan pada awal Februari 2021, Pemkot Cimahi telah melaksanakan FGD dan Musrenbang tingkat Kecamatan yang telah berjalan dengan cukup baik dan lancar.
"Acara forum perangkat daerah merupakan tahapan lebih lanjut dalam menyampaikan rancangan rencana kerja pembangunan daerah kota cimahi tahun 2022, untuk memperoleh masukan dan saran penyempuranan dari stakeholder kota cimahi yang memiliki kompetensi yang relevan terhadap permasalahan pembangunan, prioritas dan isu-isu strategis daerah," bebernya.
Dalam kesempatan tersebut, Ngatiyana juga mengatakan, tema pembangunan Kota Cimahi pada tahun 2022 adalah “Melanjutkan Pemulihan Sosial dan Ekonomi Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Dodukung Dengan Insfrastruktur Berkelanjutan“.
Baca Juga: Pengendara Harus Ekstra Hati-hati, Jalan Panyawungan Cileunyi Dipenuhi Lubang
"Tema melanjutkan pemulihan sosial dan ekonomi melalui partisipasi masyarakat dimaksudkan untuk dapat meningkatkan produktifitas prekonomian daerah, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang trampil kreatif, dan inovatif pada sektor-sektor dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang didukung pula dengan pembangunan infrastruktur berkualitas," terang Ngatiyana.
Tema ini juga diharapkan menjawab permasalahan pokok yang telah teridentifikasi dalam RPJMD, baik di tingkat kota maupun provinsi Jawa Barat, dan juga nasional yaitu diantaranya peningkatan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, pemberdayaan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastrukturyang berwawasan lingkungan.
Adapun prioritas pembangunan menjadi isu strategis pembangunan kota cimahi pada tahun 2022 diantaranya, peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh golongan masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19, pemulihan sosial akibat pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.***
"Tema melanjutkan pemulihan sosial dan ekonomi melalui partisipasi masyarakat dimaksudkan untuk dapat meningkatkan produktifitas prekonomian daerah, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang trampil kreatif, dan inovatif pada sektor-sektor dengan memanfaatkan teknologi informasi, yang didukung pula dengan pembangunan infrastruktur berkualitas," terang Ngatiyana.
Tema ini juga diharapkan menjawab permasalahan pokok yang telah teridentifikasi dalam RPJMD, baik di tingkat kota maupun provinsi Jawa Barat, dan juga nasional yaitu diantaranya peningkatan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran, pemberdayaan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastrukturyang berwawasan lingkungan.
Adapun prioritas pembangunan menjadi isu strategis pembangunan kota cimahi pada tahun 2022 diantaranya, peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh golongan masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19, pemulihan sosial akibat pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.***
