Anggota Dewan Ini Menolak Wacana Pemerintah Pusat yang Akan Melaksanakan Impor Beras

- 25 Maret 2021, 19:56 WIB
Anggota DPRD Kabupaten Bandung Yayat Sudayat.
Anggota DPRD Kabupaten Bandung Yayat Sudayat. /Engkos Kosasih/Galajabar/
GALAJABAR -  Anggota DPRD Kabupaten Bandung Yayat Sudayat menolak rencana  pemerintah pusat yang akan melaksanakan impor beras. Alasannya, Indonesia sebagai  negara agraris sehingga banyak menghasilkan produksi beras. 
 
"Impor beras itu akan berdampak kepada para petani sebagai penghasil beras. Harga beras akan anjlok, sehingga merugikan para petani yang ada di daerah. Kami berharap  petani turut menikmati hasil pertaniannya," kata Yayat Sudayat kepada wartawan usai melaksanakan reses di Desa Haurpugur, Kecamatan Rancaekek,  Kabupaten Bandung, Kamis 25 Maret 2021.
 
Ia berharap kepada pemerintah pusat lebih baik memperhatikan para petani dalam kebutuhan pupuk maupun benih untuk masa tanam.
 
 
"Jangan sampai masyarakat mengalami kesulitan pupuk disaat masa tanam. Mengingat di Kabupaten Bandung itu, selain masyarakatnya petani juga buruh pabrik," katanya. 
 
Di hadapan masyarakat, Anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi Partai Demokrat ini menyatakan bahwa dirinya akan membela dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, di antaranya masyarakat korban banjir di Desa Haurpugur, Desa Nanjungmekar, dan Desa Bojongsalam Kecamatan Rancaekek, selain Desa Panenjoan Kecamatan Cicalengka. 
 
"Kita akan buktikan, bahwa saya sebagai anggota dewan akan terus membela dan memperjuangkan kepentingan masyarakat," kata Yayat.
 
 
Untuk membuktikan perjuangannya membela masyarakat korban banjir, Yayat Sudayat pun sempat meminta kepada Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC) untuk melaksanakan normalisasi Sungai Citarik sepanjang 5 km dari mulai Desa Haurpugur sampai Desa Panenjoan dalam upaya penanggulangan banjir di sejumlah desa tersebut. 
 
"Sebelumnya ada rencana pengerukan Sungai Citarik sepanjang 2 km yang masuk Desa  Panenjoan dan Desa Sindangpakuon Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang oleh BBWSC.  Namun rencana itu ditangguhkan karena kami berharap normalisasi Sungai Citarik sepanjang 5 km," terangnya. 
 
Bahkan untuk memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan masyarakat banyak, anggota DPRD ini sempat memperdengarkan rekaman pembicaraan dengan seorang pejabat dalam upaya memperjuangkan keinginan masyarakat untuk dilaksanakannya   normalisasi Sungai Citarik. 
 
 
"Ini bukti bahwa saya sebagai anggota dewan tidak tinggal diam dan berusaha memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan masyarakat. Dan berharap, pelaksanaan reses ini tak hanya seremonial saja, melainkan ada bukti di lapangan nanti," tuturnya. 
 
Yayat pun berharap apa yang menjadi rencana normalisasi Sungai Citarik itu masuk pada program 100 hari kerja Bupati Bandung , setelah menjalani proses pelantikan. Untuk itu, ia berharap Bupati Bandung terpilih segera dilantik gubernur Jabar. 
 
"Saya pun akan terus menjalin komunikasi dengan Pemkab Bandung dalam upaya mefasilitasi apa yang menjadi  aspirasi masyarakat," ucapnya.***

Editor: Dicky Mawardi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x