Network
GALAJABAR- Tarik ulur Daerah Otonom Baru (DOB) kembali menguat paska pertemuan Wagub Jabar bersama Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah Jabar dan Forum Calon Daerah Otonomi Baru mengajukan pemekaran sembilan wilayah CDOB.
Mencuatnya Lembang atau KBU sebagai salah satu daerah dari total sembilan daerah yang diusulkan menjadi diskursus di kalangan masyarakat Bandung Barat.
Munculnya kembali aspirasi pembentukan daerah otonom baru yang meliputi Kecamatan Cisarua, Parongpong, dan Lembang, mendapat tanggapan salah satu tokoh pemuda Kabupaten Bandung Barat Moch Galuh Fauzi.
Baca Juga: Tim Pemekaran KBU Dideklarasikan, Langkah Menuju Pembentukan Daerah Otonom Baru
Mahasiswa S2 Kebijakan Publik Unpad ini, mengatakan dari sisi PAD, Lembang merupakan penyumbang terbesar dari sektor pariwisata terhadap APBD Bandung Barat dinilai lebih baik dimekarkan, padahal untuk pemekaran suatu daerah tidak bisa hanya menjadikan PAD sebagai pilar pembentukan daerah.
"Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 23 tahun 2014 menyatakan bahwa pembentukan daerah harus memenuhi syarat administrasi, teknis dan fisik kewilayahan," kata peraih beasiswa unggulan Kemendikbud Kategori Masyarakat Berprestasi ini, Minggu 30 Mei 2021.
Dijelaskannya, syarat administratif pemekaran untuk Kabupaten/Kota yang harus dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.
Baca Juga: 3 Bahasa Tertua Dunia, Salah Satunya Digunakan di Indonesia!
"Belum lagi syarat teknis dan fisik kewilayahan, jelas rasanya pemekaran wilayah membutuhkan proses dan waktu yang panjang," ujarnya.
Persoalan pemekaran wilayah Lembang saat ini sudah menjadi isu yang sensitif dan cenderung lebih kental nuansa politiknya dibanding esensi dari pemekaran suatu wilayah yakni untuk meningkatkan pelayanan publik, mensejahterakan masyarakat, dstnya.
