Jangan Ada Intervensi Dalam Seleksi Calon Sekda Kabupaten Bandung

- 29 Mei 2021, 21:12 WIB
Pejabat yang mengikuti seleksi calon Seksa
Pejabat yang mengikuti seleksi calon Seksa /Dokumen Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Bandung/

GALAJABAR - Proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung harus dilakukan secara transparan dan tidak ada intervensi dari pihak manapun.

Belakangan muncul kabar bahwa relawan tim sukses Bupati Bandung dalam Pilkada ikut campur dan mengarahkan bupati agar memilih calon Sekda dari luar lingkungan Pemkab Bandung.

Menanggapi hal itu, Akademisi Lembaga Administrasi Negara (LAN), Prof. DR. H. Deddy Mulyadi menilai, jika kabar tersebut benar, maka akan berbahaya dan sangat tidak elok.

Baca Juga: Cak Nun Sebut Megawati Tak Punya Ilmu, Ferdinand Hutahaean : Faktanya Dia Lebih Kuat dan Berkuasa

"Biarkan saja proses seleksi yang menentukannya. Jangan sampai yang tidak berkepentingan ikut campur. Kita percayakan saja kepada tim pansel dan bupati untuk menentukan pilihannya berdasarkan obyektifitas dengan standar kompetensi yang sesuai (unggul bidang manajerial, teknis, sosio kultural) serta rekam jejak kinerja selama memimpin SKPD. Minimal lakipnya B atau A," ujar Deddy saat dihubungi melalui telepon seluler, Sabtu 29 Mei 2021.

Deddy menuturkan, dalam proses seleksi juga harus melihat calon sekda yang memiliki inovasi yang diaktualisasikan, komitmen dalam kerjanya, penguasaan tata kelola birokrasi, jadi bukan karena keinginan orang di luar sistem. Tentunya kita sepakat sekda harus profesional, netral, mampu membangun jejaring kerja," jelasnya.

Menurutnya sekda ibarat kepala staf atau kepala markas komando dan bisa jadi role model kepemimpinan yang teruji dan mumpuni. Jangan asal pilih karena faktor subjektifitas. Jangan orang yang tidak mengenal lingkungan dipaksakan, resisten konflik akan mengganggu kinerja birokrasi pemerintah daerah.

Baca Juga: 5 Film Netflix Untuk Menemani Malam Mingguan Kamu, Dijamin Seru!

"Tim relawan idealnya selesai tugasnya setelah terpilihnya bupati/wakil bupati tidak merecoki kebijakan bupati. Kasian pak bupati kerjanya tidak tenang, mengelola Pemda beda dengan mengelola organisasi lainnya. Ada kode etik, norma, aturan yang harus ditegakkan. Kita lihat saja hasilnya apa sesuai standar kompetensinya atau tidak," kata Deddy.

Ia mengajak agar semua pihak bersinergi dan bergandengan tangan mewujudkan Kabupaten Bandung lebih maju lagi.

Halaman:

Editor: Dicky Mawardi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x