Maka dari itu, lanjut Kang Yakub, agar polemik ini tidak berlarut-larut, pihaknya mendorong DPRD KBB untuk meminta keterangan atau interpelasi kepada Pemerintah atau hak interpelasi.
"Sebab efek dari mutasi, rotasi dan promosi ini berdampak luas pada kebijakan pemerintah. Yang jika dibiarkan malah akan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat," tandasnya.
"Aspirasi yang disampaikan P4KBB ini sebagai bentuk komitmen untuk senantiasa menjaga kondusifitas, mendorong dan mengawal percepatan pembangunan sesuai dengan cita- cita pemekaran," tambahnya.***