Network
GALAJABAR - Mutasi, rotasi dan promosi 160 pejabat di lingkungan Pemkab Bandung Barat yang dilaksanakan Rabu 7 Juli 2021 lalu, sampai sekarang masih menjadi polemik.
Menyikapi polemik pelantikan 160 pejabat tersebut, tokoh pembentukan Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang tergabung dalam Paguyuban Pejuang Pemekaran Peduli Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) meminta DPRD KBB untuk menggunakan hak interplasi terhadap kebijakan tersebut.
Dorongan untuk menggunakan hak interpelasi sudah dilayangkan P4KBB melalui surat beromor: 009/B/ASP P4KBB/VII/2021 tertanggal 28 Juli 2021.
Baca Juga: 6 Manfaat Berolahraga di Pagi Hari: Salah Satunya Bikin Mood Jadi Baik Sepanjang Hari Lho!
Perihal surat resmi tersebut berupa penyampaian aspirasi terhadap DPRD untuk menggunakan hak Interpelasi terkait kebijakan Plt. Bupati Bandung Barat.
Ketua Paguyuban Pejuang Pemekaran Peduli Kabupaten Bandung Barat (P4KBB) Yakub Anwar Lewi mengatakan
masih membekas rasanya masyarakat dibuat kecewa oleh dua Bupati yang ditahan akibat dugaan tindak pidana korupsi.
Menurutnya, sudah seharusnya saat ini para pemangku kebijakan bekerja keras membuat dan menjalankan program yang berpihak pada kepentingan rakyat untuk mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
"Bukan sebaliknya masyarakat dibuat bingung oleh kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat khusunya kebijakan PLt. Bupati Kabupaten Bandung Barat Hengki Kurniawan," kata Kang Yakub di Ngamprah. Sabtu 31 Juli 2021.
Menurutnya, bahwa situasi saat ini tidak lepas dari adanya beberapa kebijakan yang diambil oleh Plt. Bupati Bandung Barat, khususnya terkait kebijakan melakukan mutasi/rotasi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
