Network
GALAJABAR - Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bandung, Maulana Fahmi menuturkan, bahwa pihaknya mendapat kabar Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung akan mendirikan bangunan sekolah baru, yaitu 15 SMPN di Kabupaten Bandung. Sementara pembangunan satu SDN dikabarkan batal.
"Ini bagi masyarakat, sebenarnya ini kritik kepada pemerintah terkait zonasi. Dulu pemerintah mendirikan sekolah itu tidak berdasarkan zonasi dan didirikan hingga selesai. Namun pemerintahan sekarang membuat regulasi tentang zonasi, sehingga menimbulkan banyak persoalan," kata Maulana Fahmi kepada wartawan di Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa, 24 Agustus 2021.
Jadi, katanya, kalau unit sekolah baru itu bisa menjawab keterserapan calon peserta didik atau siswa baru itu sangat bagus.
"Alhamdulillah, bagus pisan," katanya.
Namun, imbuh Maulana Fahmi, hal itu harus bisa menjawab solusi atau persoalan fundamental pendidikan di Kabupaten Bandung.
"Kita harus berterima kasih kepada sekolah swasta. Nah, apakah dengan banyaknya sekolah negeri, nantinya akan memgancam eksistensi sekolah swasta?" katanya.
Padahal selama ini, kata Maulana Fahmi, sekolah swasta sangat membantu.
"Sekolah swasta yang diselenggarakan masyarakat sangat membantu," katanya.
Kemudian, kata dia, apakah dalam mendirikan sekolah baru itu sesuai dengan tata ruang, jika dilihat dari sisi pemukiman.
"Apakah dalam mendirikan sekolah baru itu strategis atau tidak," ucapnya.
Menurutnya, mendirikan sekolah baru selain harus sesuai tata ruang, juga harus strategis. Selain itu secara sosialogis calon peserta didik ada.
"Sekarang jumlah peluang calon siswa dibandingkan dengan jumlah kursi yang tersedia, itu hampir seimbang baik sekolah negeri atau swasta. Jika kita melihat secara global. Misalnya, jumlah muridnya 1.000 orang dan jumah kursi yang tersedia 1.000 kursi, itu sudah hampir seimbang," ungkapnya.
Baca Juga: Jatuhkan Vonis 12 Tahun kepada Juliari Batubara, Hakim: Terdakwa Menderita Dihina-Dicaci Masyarakat
Kalau ada unit sekolah baru, imbuhnya, itu akan menambah jumlah kursi yang tersedia.
"Nanti yang paling terancam sekolah swasta. Jangan sampai seperti itu. Saya sangat mendukung dengan adanya sekolah negeri supaya warga yang tidak mampu bisa dibiayai negara dengan cara masuk sekolah negeri. Yang kaya, bisa ke swasta," katanya.
Dikatakan Maulana Fahmi, mendirikan sekolah baru harus sesuai dengan peruntukan lahannya, strategis, dan sesuai sosiologis. Selain berada pada kawasan padat penduduk, tidak terkendala pencemaran dan cukup ketersediaan air bersih.
Baca Juga: Soal Hujatan Rakyat Ringankan Hukuman Juliari Batubara, Eks Wakil Ketua KPK: Negeri Ini Semakin Lucu
"Alamnya bagus dan tidak tergganggu dengan laju rel kereta api. Selain itu, jauh dari risiko banjir dan hal-hal itu perlu," katanya.
Ia mewanti-wanti agar sekolah swasta tidak terancam.
"Kami tetap mendukung mendirikan sekolah baru tapi hal-hal itu harus dipenuhi atau diperhatikan," katanya. ***
