Network
GALAJABAR - Perilaku buang air besar (BAB) sembarangan masih terjadi di Kota Cimahi. Hal itu disebabkan, belum semua penduduk mengakses sanitasi yang layak.
Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cimahi tahun 2021, penduduk Kota Cimahi yang sudah mendapat akses sanitasi yang layak baru mencapai 80 %, dari total jumlah penduduk sekitar 500 ribu jiwa lebih.
Artinya, masih ada 20 persen penduduk Kota Cimahi yang belum mendapatkan akses sanitasi yang layak. Kebanyakan dari mereka membuang hajatnya dari jamban langsung ke sungai, bukan ke septic tank. Kemudian juga melalui sarana mandi cuci kakus (MCK), Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), menumpang ke keluarga atau tetangga, hingga ke fasilitas umum seperti masjid.
Baca Juga: Link Streaming dan Jadwal Tokyo Revengers Episode 22: Touman Menang Atas Valhalla, Baji Tewas
"Tahun 2021 jumlah penduduk Kota Cimahi yang mengakses sanitasi layak, baru mencapai 80 %," ungkap Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Cimahi, Ngatiyana dalam kegiatan pembinaan bersama tim pembina Kota/Kabupaten Sehat (KKS) Kota Cimahi, dengan program pengabdian masyarakat Stikes Jendral Ahmad Yani dalam penuntasan Open Defecation Free (ODF) di Kota Cimahi tahun 2021 yang bertempat di Keluarahan Padasuka, Rabu 1 September 2021.
Sementara jumlah RW yang sudah ODF atau stop buang air besar sembarangan sebanyak 113 RW atau sekitar 36,22 % dari 312 RW yang ada di Kota Cimahi.
"Yang memenuhi syarat ODF baru dua kelurahan, yakni Cibeber dan Cipageran. Yang sekarang kita rintis adalah kelurahan Citeureup, kelurahan Padasuka, dan Kelurahan Cimahi. Sehingga nanti ada 3 kelurahan tidak membuang air besar di sembarang tempat, baik di selokan maupun saluran air. Sehingga di setiap rumah harus memiliki septic tank atupun kamar mandi. Kita dorong, mudah-mudahan tiga kelurahan ini bisa teratasi. Di padasuka juga sudah bagus, sudah 97 persen, berarti tinggal beberapa rumah yang tidak memiliki septic tank," beber Ngatiyana.
Baca Juga: Hengki Kurniawan Sidak Proyek Gedung DPRD KBB, Sejam Periksa dari Lantai Dasar hingga Atas
Dijelaskannya, tahun 2021 berdasarkan target renstra dan renja Dinkes Kota Cimahi tahun 2021, ada 2 kelurahan yang akan deklarasi ODF, yaitu Kelurahan Padasuka dan Kelurahan Citeureup pada bulan November 2021.
Penentuan kelurahan ODF berdasarkan data penduduk terhadap akses jamban sehat yang dilaporkan oleh bidang yang menangani kesehatan sesuai dengan peraturan wali kota cimahi nomor 14 tentang penyelenggaraan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat).
"Sehubungan dengan hal tersebut sangat diharapkan kelurahan yang bersangkutan dapat mempercepat terwujudnya RW ODF, dan dapat mengintervensi serta berkomitmen untuk menuntaskan ODF di wilayah masing-masing," beber Ngatiyana.
Baca Juga: Kandang Ayam Tak Layak Pakai Direvitalisasi, Bupati Bandung: Upaya Bangkitkan Usaha Ternak
Untuk membantu mewujudkan hal tersebut, lanjut Ngatiyana, Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat bersamaan dengan Program Pengabdian Masyarakat dari Stikes Jendral Ahmad Yani melakukan terobosan, dengan cara pendekatan pemberdayaan melalui kunjungan lapangan untuk memicu dan memberikan motivasi kepada lurah, ketua RW dalam menggerakan masyarakat agar merubah perilaku buruk menjadi perilaku sehat.
Menurut Ngatiyana, untuk mendukung suplai jamban sehat Kota Cimahi telah memiliki wirausaha sanitasi yang telah dilatih, sehingga dapat menyediakan jamban sehat murah dan bisa dibangun dalam segala kondisi dengan menggunakan tekhnologi tepat guna (TTG).
Dijelaskan Ngatiyana, dari tahun 2012-2021 Kota Cimahi telah melaksanakan program- program sanitasi lingkungan dalam rangka meningkatkan akses pelayanan sanitasi, terutama sarana pengolahan air limbah domestik (black water).
Baca Juga: Borok Komedian Kiwil Diungkap Mantan Istri, Rohimah Beberkan Cerita Memilukan
Antara lain sosialisasi dan pemicuan STBM di 15 kelurahan yang dilaksanakan oleh sanitarian puskesmas
pembangunan sanitasi berupa MCK dan septic tank yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP).
"Ada juga pelatihan kader STBM di 15 kelurahan, ferivikasi kelurahan ODF di 15 kelurahan,pemantauan sanitasi oleh Dinkes dan puskesmas, sosialisasi lintas sektor antara Dinkes dengan DPKP pra pembangunan septic tank komunal," pungkasnya.***
