Network
GALAJABAR - Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Sugianto meminta kepada Pemerintah Desa Ciwidey, untuk segera mengakomodir keluhan para pengemudi ojek pangkalan yang biasa mangkal di kawasan Alun-alun Ciwidey dan Pasar Cibeureum, Desa/Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, terkait iuran yang setiap hari dipungut.
Sebelumnya para pengemudi ojek mengeluh dan mempertanyakan kejelasan iuran Rp2.000 yang dipungut oleh pihak desa setempat setiap hari kepada mereka.
"Pemerintah Desa khususnya harus dapat menjelaskan kepada para pengemudi ojek terkait persoalan ini. Jadi kepala desa harus dapat segera mengambil langkah dan meluruskan serta memberikan penjelasan. Karena para pengemudi ojek ini kan warga kita juga," ujar Sugianto saat dihubungi melalui telepon seluler, Selasa 28 September 2021.
Baca Juga: Berikut Tanda Seseorang Memiliki Empati yang Rendah, Salah Satunya Tidak Pernah Berkorban Lho!
Politisi Partai Golkar itu menilai, sah saja kalau memang ada iuran yang harus dibayar oleh para pengemudi ojek asalkan jelas peruntukkannya apa dan disepakati sejak awal.
"Harus jelas juga organisasinya. Kenapa tidak memanfaatkan lembaga formal semisal koperasi atau BUMDes," ucapnya.
Menurut pria yang akrab disapa Kang Sugih itu, jika ada pungutan iuran maka konsekuensinya ada pelayanan yang diberikan kepada anggota. Ia mencontohkan, bisa saja mendirikan bengkel khusus pelayanan komunitas pengemudi ojek yang tergabung, kartu anggota, simpan pinjam, dan kalau perlu jaminan kesehatan dan tenaga kerja.
"Kalau diorganisir akan lebih baik, semua akan terberdayakan. Mereka yang bekerja di sektor transportasi sewajarnya untuk dilindungi, mereka menghidupi keluarga bukan diekploitasi tanpa ada jaminan," jelasnya.***
