Network
GALAJABAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menargetkan, pembangunan lanjutan Mal Pelayanan Publik (MPP) selesai akhir tahun 2021, sehingga pertengahan tahun depan bisa mulai beroperasi. Saat ini tengah dalam proses tekan kontrak bersama kontraktor.
Hal itu dikatakan Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Cimahi, Ngatiyana saat ditemui disela-sela kunjungan Safari KB di Puskesmas Melong Asih Jalan Melong Raya, Kecamatan Cimahi Selatan, Kamis 30 September 2021.
"Saya menyampaikan kepada semua dinas terkait, agar program pembangunan ini bisa berjalan dengan baik, aman, dan lancar sesuai aturan normatif. Tolong waktu yang tersisa ini, supaya dipercepat, supaya kendala-kendala dihindari," tegasnya.
Proyek tersebut dibangun di atas lahan milik Pemkot Cimahi seluas 11.005 meter persegi di ruas Jalan Aruman, Kecamatan Cimahi Utara. Untuk menyelesaikan pembangunan MPP, pagu anggaran yang disiapkan mencapai Rp 46 miliar dengan fokus bangunan utama.
Ngatiyana mengklaim, saat ini sudah muncul kontraktor pemenang tender yang bakal melaksanakan proyek tersebut. "Saat ini, saya dengar sudah tahap tekan kontrak, dan pemenangnya sudah ada. Siapapun yang menang ya harus memenuhi syarat dan punya kemampuan, normatif saja. Itu yang kita tekankan," ungkapnya.
Dengan waktu terbatas hingga akhir 2021, Ngatiyana masih optimis proyek selesai tepat waktu. "Batas pengerjaan sampai akhir tahun 2021, ada toleransi sampai Januari 2022, tapi saya tekankan selesai secepatnya, namun dilakukan dengan menaati aturan. Diharapkan tidak gagal," tuturnya.
Baca Juga: Polres Cimahi Launching Barcode Aplikasi PeduliLindungi.
Pembangunan MPP hingga rampung diperkirakan pada pertengahan tahun 2022 sampai bisa dioperasikan. "Setelah pembangunan fisik diselesaikan, nanti ada pengerjaan interior. Setelah itu baru tenant bisa masuk. Sampai bisa digunakan saya harap bisa di pertengahan 2022," ungkapnya.
Apalagi, sudah ada 22 tenant dari lembaga vertikal yang berminat membuka pelayanan di MPP Kota Cimahi. "Sudah banyak tenant siap buka layanan, dengan gabungnya lembaga vertikal maka pelayanan semakin beragam, dan memberi kemudahan untuk masyarakat bisa mengajukan berbagai urusan cukup di MPP saja," tandasnya.
