Demi Selamatkan dan Lindungi Aset-Aset Kota Cimahi, Anggota Dewan Usulkan Pembentukan Pansus Aset

 

GALAJABAR - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, Barkah Setiawan akan mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) aset untuk menyelamatkan dan melindungi aset milik Pemerintah (Pemkot) Cimahi.

 

Sebab, menurutnya, masih banyak aset Pemkot Cimahi yang belum terdata atau diklaim sebagai aset milik pribadi.

 

Barkah mengatakan, pihaknya tidak ingin masalah lahan Pemkot Cimahi yang dibeli oleh Pemkot Cimahi terulang kembali. Seperti permasalahan yang dihadapi seorang aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan ASN Pemkot Cimahi yang terjerat kasus  pidana korupsi pengadaan lahan pemakaman Covid-19 di TPU Lebaksaat, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara. Mereka membeli tanah, yang ternyata milik Pemkot Cimahi.

 

 

"Katanya aset itu sudah jadi milik Kota Cimahi, tapi tidak rercatat di aset. Nah, ini yang jadi masalah, harusnya bagian aset juga sudah tahu, mana aset yang dibeli oleh Pemkot Cimahi, mana aset peninggalan Kabupaten Bandung, dan mana aset yang dihibahkan provinsi. Ini harus sudah tercantum dan tercatat dalam pembukuan yang jelas. Sehingga jika sudah ada itu, tidak mungkin ada kesalahan  Pemkot Cimahi membeli tanah Pemkot Cimahi. Ini hal yang sangat lalai sebetulnya, perlu pembenahan," tegas Barkah, Ahad, 31 Oktober 2021.

 

Melihat hal tersebut, pihaknya akan mengusulkan pembentukan pansus aset. Apalagi tidak sedikit aset milik Pemkot Cimahi yang diklaim oleh perseorangan.

 

"Jangan sampai aset-aset milik Pemkot Cimahi tercecer. Ada enggak aset yang kini dimiliki perorangan? Ada, jangan salah. Ada aset yang masih dimiliki si A, diakui oleh si B, si C. Ada ruslah, misalnya mohon maaf kalau tidak salah di Padasuka, ruslahnya di luar Kota Cimahi. Ini juga kan perlu pembenahan. Nah hal-hal seperti ini yang akan kita usulkan. Sehingga kenapa misalnya dipansuskan, biar khususlah. Kalau dengan pansus 'kan terbuka semua, akhirnya orang yang memiliki lahan pemkot harus dikembalikan lagi ke pemkot, karena itu lahan pemerintah. Kalau berbicara lahan pemerintah, itu lahan rakyat Cimahi," bebernya.

 

 

Menurut Barkah, Pemkot Cimahi juga memiliki aset di kawasan Cireundeu, hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, namun sampai saat ini tidak terdeteksi dengan baik, berapa luas yang dimiliki Kota Cimahi.

 

"Sehingga aset-aset yang ada bisa jadi seperti halnya Cibeureum, karena asetnya tidak terdata dan sebagainya, akhirnya dikuasai sama orang, hingga jadi permasalahan pelik di hukum. Ini yang tidak kita inginkan. Jadi insya Allah, saya akan mengusulkan harus ada pansus aset Kota Cimahi. Sehingga kita bisa mendata secara detail, mempunyai data base yang jelas, aset mana aja sih milik Pemkot Cimahi," tuturnya.

 

Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Cimahi, Ngatiyana mengatakan, lahan di Lebaksaat memang sebelumnya direncanakan untuk tanah makam sebelum ada pandemi Covid-19.

 

 

"Setahu saya kemarin tanah itu sudah dipagar, milik Pemkot Cimahi yang sudah ada sertifikatnya. Tapi ada salah satu bidang katanya tidak ada sertifikatnya, yang memiliki sertifikatnya adalah masyarakat umum. Nah disitulah permasalahannya, sebagai temuan aparat penegak hukum bahwa ada seorang warga yang mengaku tanah itu miliknya.  Kita juga telusuri, kita ikuti saja nanti proses hukumnya, proses perjalanannya seperti apa," beber Ngatiyana.

 

Agar permasalahan lahan tersebut tidak terulang lagi, Ngatiyana mengaku sudah meminta dinas terkait untuk melakukan penelusuran aset-aset Pemkot Cimahi, dan segera diurus dokumen kepemilikannya.

 

"Jangan sampai aset-aset Pemkot Cimahi ini jatuh ke orang lain. Itu jelas sudah ada tim yang melakukan penelusuran aset-aset milik Pemkot Cimahi. Beberapa tahun ini memang sudah ada yang menjadi sertifikat, prosesnya memang panjang dan lama, sehingga perlu ada tim sendiri yang menagani itu," terangnya. ***