Network
GALAJABAR - Kementerian Sosial (Kemensos) yang mengganti kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari non tunai menjadi tunai kepada keluarga penerima manfaat (KPM) berdampak pada jutaan orang yang hatus kehilangan pekerjaan.
Perubahan itu tertuang dalam surat Dirjen Penanganan Fakir Miskin, tertanggal 18 Februari 2022, nomor 592/6/BS.01/2/2022 tentang Percepatan Penyaluran Bansos Sembako/BPNT periode Januari-Maret 2022.
"Dampak regulasi yang mendadak tanpa kajian mendalam sangat dirasakan oleh jutaan orang yang sebelumnya mendapat pekerjaan dari BPNT. Otomatis sejak BPNT dari non tunai menjadi tunai mereka kehilangan pekerjaan," kata Haji Iim Rachmat pemilik CV Tokajaya Abadi penyedia barang BPNT yang menyuplai agen atau e-warong di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Senin 7 Maret 2022.
Sejak dua bulan lalu ganti kebijakan BPNT, lanjut Haji Iim, dari 23 orang karyawannya, 20 orang terpaksa diberhetikan mulai dari pekerja bagian pikul, pengepakan, sopir angkut sampai admistrasi.
"Yang sekarang dipertahankan hanya sopir angkut barang. Penyuplai barang BPNT di KBB itu tidak hanya satu, tapi banyak mereka juga punya karyawan. Belum lagi agen ataupun e-warong, otomatis sejak kebijakan itu diberlakukan banyak melahirkan pengangguran baru. Mungkin kalau se-Indonesia jumlahnya bisa mencapai jutaan orang," tuturnya.
Menurutnya, karena kebijakan itu dibuat mendadak membuat dirinya tidak bisa melakukan antisipasi. Misalnya dengan tidak stok barang.
Baca Juga: UAS dan Ustadz Felix Siauw Masuk Daftar Penceramah Radikal, Publik Tetap Mau Dengarkan Ceramahnya
"Stok beras yang belum tersalurkan mencapai 15 ton dan daging ayam sebanyak 30 ton. Saya bingung mau dikemanakan," keluhnya
Ia menambahkan, belum lagi kalau menghitung modal yang sudah dikeluarkan seperti pembuatan gudang pendingin (cold storage) yang menelan biaya sekitar Rp1 miliar.
