Ombudsman Berikan Catatan ke Pemprov Jabar dalam Proses PPDB, Utamakan Transparansi dan Jaminan Siswa KETM

GALAJABAR - Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat, Dan Satriana memberi catatan pada proses pelaksanaan Penerimaan Peserta didik Baru (PPDB).

“Beberapa catatan dan saran perbaikan tersebut didapat melalui hasil pemantauan tindak lanjut saran PPDB tahun sebelumnya serta pemetaan isu pelayanan PPDB pada berbagai sumber," kata Dan dalam keterangan tertulisanya, Jumat, 17 Juni 2022.

Dikatakan, perbaikan pada proses verifikasi data pendaftar, transparansi informasi pendaftar, jaminan penyaluran calon peserta didik baru KETM, transparansi data perubahan kuota akibat pengunduran diri.

Baca Juga: Jemaah Diimbau Fokus ke Ibadah Haji, Atur Ritme Ibadah Lainnya, Jaga Kesehatan di Kondisi Cuaca Panas

Serta perbaikan saluran pengelolaan pengaduan berjenjang tersebut perlu dilakukan agar pelaksanaan PPDB Tahap II nanti sesuai dengan tujuan.

"Semua pengaduan pada Tahap I ini agar dapat diselesaikan sebelum pendaftaran Tahap II dimulai,” pinta Dan.

Ia menyebutkan pada Kamis kemarin, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi pembahasan catatan pasca pelaksanaan Pendaftaran Tahap I PPDB SMA/SMK/SLB Provinsi Jawa Barat Tahun Ajaran 2022/2023.

"Kami menyampaikan beberapa catatan tadi kepada pihak berenang dengan penekanan pada penyelesaian pengaduan, serta perbaikan cepat terhadap tampilan dan transparansi informasi pada website PPDB," jelasnya.

Baca Juga: Kasus Dugaan Korupsi PT Antam, KPK Panggil Direktur Operasi dan Produksi, Tim Penydidik Terus Kumpulkan Bukti

Rapat Koordinasi tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Bapak Setiawan Wangsaatmaja, Kepala Biro Organisasi Setda Jabar Bapak Teten Ali Mulku, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Bapak Dedi Supandi, serta jajaran pejabat di Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.