Kembali soal jabatan Plh Walikota Bandung, Yana menunggu kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pemegang otoritas.
"Regulasinya sudah jelas. Kalau (pernah) saya baca dibutuhkan pelaksana harian (plh.) untuk penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandung," tandas dia.
Meski Yana ditangkap, Ema menjamin Pemerintah Kota Bandung tetap akan maksimal dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.
"Karena apa pun yang terjadi, penyelenggaraan pemerintahan harus tetap dijalankan, dan yang paling diutamakan adalah layanan publik tidak boleh terganggu," pungkas Ema.
Seperti diketahui, OTT yang dilakukan KPK terhadap Walikota Bandung Yana Mulyana ini berkaitan dengan tindak pidana suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet.
Baca Juga: Proyek Bandung Smartcity Membuat Walikota Bandung Yana Mulyana Ditangkap KPK
Baca Juga: Hukum Tidak Shalat Jumat Saat Lebaran Idul Fitri, Ini Penjelasannya Berdasarkan Hadis
“Beberapa orang yang ditangkap di antaranya, benar Wali Kota Bandung,” tutur Juru bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu, 15 April 2023.
“Diduga terkait suap pengadaan CCTV dan jasa penyedia jaringan internet,” lanjut Ali.