Network
GALAJABAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung mengikuti rapat koordinasi dalam rangka pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah tahun 2023 dengan leading sektor Kementerian Dalam Negeri RI. melalui zoom meeting di Command Center Pemkab Bandung, Soreang, pada Senin (4/9/2023).
Bupati Bandung Dadang Supriatna diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Ekonomi A. Tisna Umaran menjelaskan bahwa pada pelaksanaan rakor pengendalian inflasi daerah ini berdasarkan pada kondisi perekonomian global yang salah satu pemicunya adalah perang antara Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan sehingga menyebabkan terganggunya suplai end demand.
"Termasuk juga menyebabkan krisis ekonomi di beberapa negara, dilihat dari tingkat inflasi yang sangat tinggi. Ada yang sampai 300 persen, 200 persen," kata Tisna Umara usai rapat koordinasi tersebut.
Tisna Umara bersyukur bahwa Indonesia berada di kisaran rata-rata 5 persen inflasinya. Bahkan untuk tahun ini sebetulnya hanya mencapai 3 persen.
Baca Juga: Membanggakan! Radio PRFM Sabet Dua Penghargaan pada Anugerah Penyiaran KPID Jawa Barat 2023
Untuk itu pemerintah pusat memandang bahwa inflasi ini harus diwaspadai dan dikendalikan suaya jangan sampai perubahan ekonomi makro dunia ini berakibat buruk terhadap Indonesia.
"Karena kalau inflasinya tidak terkendali tentu akan berdampak pada ekonomi. Ekonomi akan berdampak pada kasus atau permasalahan sosial di negara kita," tutur Tisna Umaran.
Itu sebabnya pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri RI memantau bagaimana pergerakan inflasi di daerah di seluruh Indonesia, sampai tingkat kabupaten/kota.
Maka perlu diurai suplai and demand komoditas- komoditas yang berakibat langsung terhadap nilai atau angka inflasi.
Baca Juga: Kemnaker Terima Penghargaan Merdeka Awards 2023, Diterima Menteri Ida Fauziyah
"Khusus untuk Kabupaten Bandung merupakan daerah yang berkeseimbangan. Di satu sisi produsen, di sisi lain juga kita konsumen yang cukup besar dengan jumlah penduduk 3,72 juta jiwa di Kabupaten Bandung," ujar Tisna Umaran.
Ia juga mengatakan bahwa dalam hal kebutuhan sebetulnya Kabupaten Bandung sudah surplus.
"Namun pergerakan ekonomi tidak bisa dibatasi oleh wilayah administrasi, jadi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, secara ekonomi itu satu kesatuan," tutur Tisna Umaran.
Oleh karena itu, kata Tisna Umaran mengatakan bahwa terjadinya gejolak harga relatif terkendali. Kecuali saat ini ada ada tren kenaikan harga beras karena dipengaruhi perubahan cuaca El Nino dan memang secara normal sudah memasuki musim kemarau.
"Daerah-daerah yang biasa kekeringan sudah berganti komoditas. Misalnya dari semula tanaman padi menjadi komoditas yang tak banyak menggunakan air," kata Tisna Umaran.
Baca Juga: Kemnaker : Jumlah Konselor Penerima Manfaat JKP Perlu Ditambah
Ia juga menambhakan bahwa stok beras di Kabupaten Bandung aman, harga di kisaran tingkat petani khususnya gabah kering giling Rp 7.000/kg.
"Artinya per kwintal itu Rp 700.000. Bagi petani ini kesempatan yang sangat baik, karena harganya rekor tertinggi," kata Tisna Umaran.
Tapi, kata dia, dari sisi makro pemerintah melihat bahwa perlu adanya keseimbangan. Oleh karena itu, pemerintah pusat mendorong bulog untuk mengadakan pengamanan produksi.
Oleh karena itu, katanya, diharapkan dengan rakor ini bisa menyadarkan semua pemerintah daerah agar waspada.
"Kalau itu tidak diperhatikan, diawali dari komoditas pangan, ada beras, ada bawang merah, cabe merah, telor, daging ayam akan mengalami kenaikan," Papar Tisna Umaran.
Tisna menegaskan bahwa saat ini harga BBM mengalami kenaikan dan pemerintah sedang menghitung berapa kenaikannya agar pengaruhnya tidak fatal terhadap inflasi.***
